Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Drs.Moh Sufrizal Yusuf, MM

Laporan ; Suleman Dj.Latantu

BUOL,50DETIK.COM.  Bupati Buol H.Amirudin Rauf, akhirnya resmi mengeluarkan SK pemberhentian (Non Job) Drs Muhamad, setelah sebelunnya dinon aktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kepala BKSPDM Kabupaten Buol, menyusul merebaknha dugaan kasus kecurangan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tahun 2021.

“Benar Pak Bupati telah menetapkan SK pemberhentian definitip terhadap Muhamad dari jabatanya sebagai Kepala BKPSDM. Dan selanjutnya, menunjuk Asisten I Pak Asrarudin selaku Pelaksana tugas yang sebelumnya saya rangkap sesuai kebijakan Pak Bupati setelah Pak Muhamad dinon aktifkan” jelas Sekda Buol Drs Moh Safrizal Yusuf, MM kepada media ini via telpon

Langkah tegas  Bupati Buol memberhentikan Drs. Muhammad dari jabatanya itu, ternyata mendapat respon positif dari kalangan tertentu pegiat media sosial di Kabupaten Buol Yudit Tarakuku.

Melalui postingan status melalui akun Facebooknya, Yudit mengungkapkan rasa haru dan bangga terhadap keputusan Bupati Buol yang telah memberhentikan Kepala BKPSDM akibat terjadinya kekisruan seleksi CASN.

Dan publik yang merasa terganggu rasa keadilanya seketika, seolah terbayar lunas. Betapa tidak, hanya dalam hitungan jam sejak mencuatnya dugaan kasus tersebut, Bupati Buol dengan sigap dan sikap yang tegas langsung melakukan langkah tindakan prefentif sebagai upaya untuk mengunci akses pejabat yang bersangkutan untuk melakukan tindakan pengaburan terhadap obyek dugaan.

Itu, masalah seleksi CASN hanya dalam hitungan jam merebaknya dugaan kecurangan, Bupati Buol, awalnya langsung mengambil tindakan menonaktifkan Kepala BKPSDM. Nah, selanjutnya bagaimana dengan permasalahan kasus Dana Alokasi Khusus yang diduga melibatkan oknum pejabat pada Dinas Dikjar Buol.

Dan tentunya lanjut Yudit, Publik bertanya tanya, mengapa permasalahan CASN, Bupati Buol langsung mengambil tindakan tegas padahal permasalahanya awalnya masih samar samar. Sementara soal DAK yang sudah permasalahanya di Insfektorat dan Tifikor, seolah tidak ada ketegasan Bupati Buol dalam menjatuhkan sanksi terhadap oknum pejabat yang terkait seperti sanksi terhadap Kepala BKPSDM. Publik sangat mengkhawatirkan, dengan tidak adanya ketegasan Bupati terhadap penjantuhan sanksi tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan terjadi penghilangan barang bukti.

Buktinya, pada hari AHAD 7 Nopember dan Kamis kemarin, tampak mulai muncul ada gerakan gerilya pejabat pada Dinas Dikjar Buol yang diduga terkait masalah itu, mulai menemui para Kepala Sekolah dengan.maksud untuk mengembalikan uang yang telah diterima sebelumnya dari para Kepala Sekolah, sekaligus saat pertemuan pejabat itu menyodorkan format surat keterangan pernyataan.bermeterai untuk ditandatangani para Kepala Sekolah. Dan isi surat yang disodorkan itu intinya meminta para.Kepala Sekolah untuk mencabut keteranganya yang disampaikan sebelumnya kepada pihak Insfektorat dan Tifikor. Sementara uang yang telah mereka  diterima  sebelumya sudah dilaporkan.para Kepsek kepada Insfektorat dan Tifikor.

Menyusul dalam postinganya juga Yudit mengungkapkan upaya salah seorang oknum Kepala Bidang pada Dinas Dikjar Buol. Dimana melalui aplikasi WhatsAPP-nya kepada salah seorang Kepsek, oknum Kabid itu menyatakan, “Hari ini saya tunggu Bapak untuk membicarakan sesuatu. Lewat dari hari ini tidak ada lagi yang kita bicarakan karena kesempatan itu tidak ada. Konsewensi selanjutnya persoalan yang kita hadapi, bapak termasuk saya belum akan berkesudahan. Makin panjang” ucap oknum Kabid seperti yang dikutip Yudit lewat postinganya.

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [281.81 KB]