Bupati Banggai Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi ‎

Bupati Banggai bersama Sekretaris Daerah dan OPD terkait hadiri rapat koordinasi pencegahan korupsi pada pelayanan publik bidang pertanahan. foto: forkopim

Luwuk, 50detik.com–Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin, S.P., M.M., M.P., bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, Ir. Moh. Ramli Tongko, S.Sos., S.T., M.Si., serta sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik Bidang Pertanahan yang diselenggarakan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

‎Rapat koordinasi yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Anwar Hafid, tersebut dihadiri pula oleh Bupati/Walikota dan para Sekretaris Daerah serta Pimpinan Perangkat daerah yang membidangi urusan pertanahan dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.

‎Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, instansi pertanahan, dan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik di bidang pertanahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.

‎Dalam forum tersebut dibahas berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan, di antaranya percepatan sertifikasi aset pemerintah, penyelesaian berbagai persoalan pertanahan, penguatan sistem pengawasan, serta penerapan tata kelola yang berlandaskan integritas, transparansi, dan kepastian hukum.

‎Keikutsertaan Bupati Banggai bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Banggai merupakan wujud komitmen pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam mendukung upaya pencegahan korupsi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

‎Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun komitmen bersama seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah untuk terus memperkuat tata kelola pertanahan yang berintegritas. Dengan demikian, pelayanan publik di bidang pertanahan dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (MS.P/Prokopim)

Pos terkait