Pasangkayu,50detik.com – Ikatan Jurnalis Pasangkayu (IJP) menggelar dialog publik bertema “Peran Jurnalis dalam Mengawal Pembangunan dan Isu ASN Ber-KTP Luar” dalam rangka HUT ke-4 IJP di Warkop Jurnalis, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pasangkayu, Senin (27/7/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan unsur pemerintah daerah, Pimpinan DPRD, organisasi masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan insan pers untuk membahas pembangunan daerah serta penataan administrasi kependudukan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pasangkayu, Suhardi, yang mewakili Bupati Pasangkayu, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya dialog tersebut.
Ia menilai pers memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan melalui penyampaian informasi yang objektif dan berbasis data.
“Jurnalis adalah mitra pemerintah. Kritik dari pers menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Suhardi.
Dalam forum tersebut, BKPSDM Pasangkayu memaparkan perkembangan penataan administrasi kependudukan ASN pasca terbitnya Surat Edaran Bupati Nomor 313 Tahun 2026 tentang pembaruan data kependudukan dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
BKPSDM menjelaskan bahwa kepemilikan KTP luar daerah tidak serta-merta menjadi pelanggaran disiplin ASN. Namun, pemerintah daerah terus melakukan pembinaan dan verifikasi data sesuai ketentuan yang berlaku.
Dari sekitar 5.200 ASN di lingkup Pemkab Pasangkayu, sebelumnya tercatat 98 ASN masih menggunakan KTP luar daerah. Setelah dilakukan pembaruan data dan pembinaan, jumlah tersebut kini tersisa satu ASN dan masih dalam proses evaluasi hingga Agustus 2026.
Sementara itu, Bapperida Pasangkayu menegaskan media memiliki posisi strategis dalam menyampaikan arah kebijakan pembangunan kepada masyarakat.
Pers dinilai menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga program pembangunan dapat dipahami secara utuh.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pasangkayu, Zulfikar, mendorong insan pers untuk tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengulas dampak pembangunan nonfisik yang dirasakan masyarakat.
“Pembangunan jalan misalnya, tidak cukup hanya diberitakan sebagai proyek infrastruktur, tetapi juga bagaimana dampaknya terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Wakil Ketua II DPRD Pasangkayu, Muh Dasri, dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan selamat atas HUT ke-4 IJP.
Ia mengapresiasi kontribusi jurnalis sebagai mitra strategis pembangunan, pilar demokrasi, sekaligus pengontrol sosial.
“Kehadiran IJP yang menaungi puluhan media massa sangat membantu fungsi pengawasan DPRD melalui penyediaan informasi kritis, penyambung aspirasi masyarakat, dan penguatan transparansi kebijakan pemerintah,” ujar politisi NasDem tersebut.
Dialog yang dipandu jurnalis TVRI Sulawesi Barat, Darmawan, berlangsung interaktif dengan memberi ruang kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan masukan terkait pembangunan daerah serta berbagai isu publik di Kabupaten Pasangkayu. (*)
