Laporan : Mulyadi T Bua

Bangkep50detik.com-Ratusan Aparat Sipil Negara (ASN) di Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah, menggelar aksi damai di Kantor Bupati dan Kantor Dewan setempat, Senin (29/3/2021). Gerakan aksi itu lebih disebabkan oleh molornya penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2021.

Selain kepada pucuk pimpinan pemerintah daerah (Bupati dan Wakil Bupati Bangkep), mereka juga meringsek ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkep agar institusi tersebut, segera melanjutkan pembahasan dan kemudian ditetapkan melalui sidang paripurna.

Sikap tegas ASN untuk mendesak penyelenggara pemerintah untuk segera merealisasikan pembiayaan kegiatan pemerintahan atau APBD TA 2021, diwujudkan dalam fakta integritas melalui pembubuhan tandatangan sebagian ASN yang bersimpatik dan mendukung aksi itu.

Para pengunjuk rasa baik yang berstatus ASN maupun yang masih berstatus honorer, merasa kegiatan kedinasan atau program kerja mereka yang dibiayai oleh APBD, sampai masuk pada kuartal pembiayaan atau Triwulan II sama sekali belum terlaksana.

Kedua institusi penyelenggara pemerintahan di daerah itu, melalui Badan Anggaran (Banggar) di Legislatif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkesan saling melempar tanggung jawab. Sehingga molornya pembahasan akhir atau rasionalisasi anggaran menjadi konsekwensi dari sebuah dagelan politik yang penuh kepentingan itu. Alhasil, sistem pengganggaran yang sudah di agendakan melalui perencanaan yang klimaksnya untuk kemaslahatan rakyat sampai masuk Triwulan II belum ada kejelasannya.

Dengan semangat itulah kemudian beberapa ASN menginisiasi gerakan protes tersebut. Setelah beberapa saat berorasi di Kantor Bupati, massa bergerak menuju Kantor Dewan Bangkep, untuk menyampaikan aspirasi mereka agar institusi itu segara mengambil langkah kongkrit dalam mengurai sengkarut nya, APBD Bangkep yang masih menjadi ‘misteri’.

Sesampainya di dewan, orator pun menyampaikan narasi protes dan desakan kepada pemangku kebijakan di legislatif, yakni Ketua dan beberapa anggota lainnya hadir ketika itu. Orator dengan nada suara meninggi nyampai kan agar dewan segera menetapkan atau melegalisasi dokumen APBD melalui sidang paripurna. Bahkan pengunjuk rasa tidak memberikan interval waktu tertentu kepada pimpinan dewan dengan dalih apapun. Karena jika segera direalisasikan, ada beberapa program pembangunan yang tertunda bahkan terancam tidak dapat terlaksana tahun ini. Terlebih lagi hak-hak ASN maupun yang masih berstatus honorer, menjadi salah satu korban. Karena hak-hak mereka belum terealisasi, sebagai mana telah diprogramkan pada kuartal pembiayaan di TW 1.

Usai massa aksi melalui orator tuk menyampaikan aspirasi. Kini giliran orang nomor satu di dewan Bangkep yakni Rusdin Sinaling, memaparkan tanggapannya terkait tuntutan yang di sampaikan ASN.

Tak mau ditimpakan kesalahan, Rusdin Sinaling, akhirnya buka suara. Kata Rusdin bahwa institusi yang dipimpinan sebenarnya telah melaksanakan pembahasan melalui alat kelengkapan dewan yakni Badan Anggaran, sesuai dengan prosedur dalam tahapan pembahasan dokumen PPBD 2021. Politisi NasDem itu menyampaikan justru pihaknya telah menyerahkan kembali dokumen APBD kepada TAPD Bangkep, untuk segera menempuh tahapan selanjutnya yakni tahapan asistensi di tingkat pemerintah Provinsi Sulteng di Palu.

“Legislatif telah mengembalikan dokumen RAPBD tersebut kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk diasistensi ditingkat provinsi,” ujar Rusdin membela diri.

Namun Rusdin tak mau berkecil hati, meski dituding menjadi pihak yang paling bertanggung-jawab atas sengkarutnya persoalan yang sempat menyita perhatian publik Bangkep tersebut.

Namun sebagai leader di legislatif dirinya dan unsur pimpinan dewan lainnya bersama TAPD urun rembuk atau musyawarah, untuk merespon desakan pengunjuk rasa.

Setelah hampir sepuluh menit Bermusyawarah dua pihak Legislatif dan TAPD, bersepakat untuk segera menyelesaikan persoalan yang sangat krusial itu.

Senada dengan Rusdin, pada momen yang sama Wakil Bupati Bangkep, Salim J. Tanasa mengaku, membangun keselarasan dalam komunikasi dua penyelenggara pemerintahan, agar kusutnya masalah ABPD segera terurai dan secepatnya direalisasikan.

Setelah ada penjelasan tersebut, akhirnya pengunjuk rasa membubarkan diri, namun meraka mengultimatum akan kembali menggelar aksi yang lebih besar apabila dalam kurun waktu 2×24 jam tidak ada realisasinya.***