Laporan: Darmawan

Palu, 50detik.com–Sekda Propinsi Sulawesi Tengah Moh. Hidayat Lamakarate, Memimpin Rapat tentang Kredit Masyarakat Terdampak  Bencana , di Ruang Kerja Sekda ,Selasa, 12 Pebruari 2018.

Rapat tersebut , dihadiri, Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian, Kepala Biro  Ekonomi , Kepala Biro Humas dan Protokol, Pimpinan OJK Perwakilan Sulawesi Tengah Gamal AK, , Pimpinan BI Perwakilan Sulawesi Tengah Miono, Pimpinan Perbankan Sulawesi Tengah dan Forum Penghapusan dan Pemutihan Hutang .

Pada Kesempatan Itu Sekda mengharapkan adanya penjelasan dari Perbankan terkait dengan adanya tuntutan dari Debitur yang diwakili Forum Penghapusan dan Pemutihan Hutang agar dapat dilakukan Penghapusan Hutang Kredit Bank.

Pada Kesempatan itu Pimpinan Perbankan yang disampaikan Dirut PT. Bank Sulteng, Pimpinan Cabang BRI, BTN , Bank Mandiri, Pegadaian , Menyampaikan bahwa dengan terjadinya Bencana seluruh Perbankkan mengalami kerugian dan telah melakukan kebijakan perlakukan Khusus terhadap Debitur untuk penangguhan Pembayaran Cicilan kredit sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan Pihak Bank dengan  Debitur dan kebijakan pada masing masing Perbankkan terkait dengan perlakukan Khusus sangat variatif sesuai dengan keputusan manajemen Perbankkan .


Selanjutnya Kepala Perwakilan BI Sulawesi Tengah Miono , Menyampaikan bahwa terkait dengan potensi bisa tidak dilakukan pemutihan  hutang masih tetap berpegang dengan kebijakan yang disampaikan oleh bapak Wakil Presiden RI, dan tuntutan terhadap pemutihan hutang hal tersebut merupakan hal yang sangat selektif sekali dan hal tersebut merupakan kewenangan dari kementrian Keuangan dan OJK Pusat dan bukan ranah kebijakan Perbankkan dan OJK Sulawesi Tengah

Miono Selaku Kepala Perwakilan BI Sulawesi Tengah juga  menyampaikan bahwa BI saat ini konsen terhadap pemulihan aksebilitas masyarakat dalam memperoleh kredit Perbankkan karena perekonomian Sulawesi Tengah masih digerakkan dengan Kredit Perbankkan dan BI juga memperhatikan bahwa proses Restrukturisasi Kredit oleh masing masing Bank sangat variatif sesuai dengan kesepakatan antara Debitur dangan Perbankkan .

Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Moh. Hidayat Lamakarate, Menyampaikan bahwa semua kita yang hadir dalam pertemuan ini telah mendengarkan seluruh penjelasan dari masing masing pimpinan Perbankan dengan baik terkait dengan tuntutan debitur yang diwakili FPPH dan sudah sangat jelas disampaikan bahwa kebijakan terhadap pemutihan Kredit sampai dengan saat ini belum ada.

Dan Perlakuan  Khusus terhadap Debitur Terdampak bencana diatur masing masing Bank dan Kebijakan Perlakukan Khusus ini diatur Manejemen dan sesuai dengan kesepakatan debitur dengan Perbankan dalam hal Penundaan Pembayaran Cicilan Kredit dan Perlakuan Khusus Debitur oleh masing masing Bank disesuaikan dengan Dampak yang dialami Debitur.

Debitur juga masih dimungkinkan untuk meminta perpanjangan waktu penundaan pembayaran kredit, Selanjutnya Sekda meminta kepada FPPH agar dapat menyampaikan.kebijakan kepada seluruh Debitur dan Debitur diminta secara langsung datang kepada Perbankan.

Sumber: Biro Humas dan Protokol

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here