Jakarta, 50detik.com– Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, didampingi Sestama, Deputi KBKR, Deputi KSPK, Kepala Biro Perencanaa, Kepala Biro Keuangan dan Direktur Lini Lapangan bertemu dengan Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti, pada Kamis sore di Kantor Kementrian Keuangan, Jakarta (20/02). Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk membahas Dana Alokasi Khusus fisik maupun non fisik atau BOKB (Bantuan Oprasional Keluarga Berencana).

Alokasi DAK fisik sangat berpengaruh dengan pencapaian program di kabupaten, hal ini dapat dilihat dari data SDKI 2007-2017, pada tahun 2012-2017 peningkatan alokasi DAK bidang KB 2% – 9,5% dapat menurunkan TFR dari 2.6% menjadi 2.4%. Begitupun dengan UnmeetNeed KB yang mengalami penurunan sebesar 0.8%, di tahun 2012 sebesar 11.4% menjadi 10.6%.

Dalam pertemuan ini Kepala BKKBN mengatakan “Capaian kinerja indikatornya kurang sesuai dengan, Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga/ Banggakencana, seperti kependudukan itu butuh membuat Grand Design Kependudukan”. Adapun Indikator Sasaran Strategis BKKBN 2020-2024 adalahTFR, mCPR, UnmeetNeed, ASFR 15-19, IPK (Indeks Pembangunan Keluarga) dan MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan).

Kepala BKKBN menambahkan “Tahun 2019 anggaran BKKBN turun, raport kami juga merah, unmeetneed masih banyak yang tidak terlayani, ibu yang menikah muda di umur 15-19 termasuk kampung KB raportnya masih merah. Setelah liat dilapangan ternyata alokasi DAK BOKB ini digunakan untuk pertemuan pertemuan dan pertemuan. Pertemuanya ya itu itu saja. Maka kami kemarin merevisi yang usulan itu. Kami juga melaksanakan evaluasi dan audit dengan menggandeng kemendagri untk mengaudit ini agar lebih efisien. Oleh karena itu, kami ingin dana DAK ini lebih untuk ke pelayanan dan penyuluhan, jadi kami ingin ini lebih ke output, karena selama ini baru proses saja belum sampai ke output”.

Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan menyambut baik Kepala BKKBN dan berharap di tahun 2021 dalam perencanaan anggaran haruslah lebih konkret, seperti ingin membuat parameter, jadi lebih ke pelayanan atau penyuluhan kepada masyarakat sehingga kegiatan untuk rapat akan berkurang secara signifikan, juga meminta BKKBN untuk mengawal DAK terutama BOKB bersama. (Humas)

Sumber: humas bkkbn