Oleh : Mulyadi T Bua
Bangkep50detik.com-Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Musrenbang kabupaten bertempat di ruang pertemuan Bappeda.
Kegiatan itu digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pamerintah Daerah (RKPD) tahun 2021.
Hadir saat itu, selain Anggota DPRD dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan para Kades ikut serta.
Dalam sambutan Bupati Banggai Rais D Adam mengatakan, Musrenbang tingkat Kabupaten merupakan implementasi dari komitmen untuk memenuhi dan melaksanakan amanat undang-undang.
Dikatakan, UU Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan pemerintah daerah menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) untuk menyusun RKPD. Karena itu, pemerintah daerah wajib melaksanakan Musrenbang secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten sebagaimana yang digelar saat ini.
Perencanaan pembangunan harus dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif. Yaitu proses perencanaan pembangunan atas-bawah (top down) dan bawah atas(bottom up) yang dilaksanakan baik dalam tingkat desa kelurahan, kecamatan yang juga tingkat kabupaten,” jelasnya.
Rais menambahkan, RPJMD Kabupaten Banggai meliputi beberapa sektor diantaranya pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur publik, perekonomian, pertanian, reformasi birokrasi, dan efektivitas-efisiensi pelayanan publik, termasuk penyediaan air bersih di beberapa wilayah di Banggai Kepulauan.
Menurutnya, pelaksanaan Musrembang di semua tingkatan mulai dari Musrenbang desa kelurahan kecamatan sampai Musrenbang Kabupaten telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh sebagaimana petunjuk teknis yang telah ditentukan.
Sejalan dengan tema yang telah diusung Musrenbang kali ini, Bupati Rais, meminta ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Yaitu optimalisasi pelayanan publik dengan menerapkan kualitas standar minimal pelayanan, optimalisasi infrastruktur publik baik baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi masyarakat, agar memacu pertumbuhan ekonomi khususnya sektor perikanan dan perkebunan rakyat yang menjadi andalan daerah itu.
“Prinsipnya pemerintah harus mengakomodir seluruh kepentingan rakyat. Kegiatan yang menjadi skala prioritas harus masuk dalam program rencana pembangunan tahun anggaran berikutnya,” tandasnya.***
