Palu, 50detik.com– M. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia, menekankan pentingnya Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Kadin Sulawesi Tengah berlangsung secara musyawarah mufakat, bukan pertarungan yang memecah kebersamaan para pengusaha.
Hal itu disampaikan Azis Syamsuddin saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Musprov Kadin ke-8 di Hotel Grand Sya, Rabu, (20/5/2026).
Dalam sambutannya, ia menyebut seluruh kandidat memiliki kapasitas besar, termasuk HM Nur Dg Rahmatu, Gufran Ahmad, dan Endi Hermawan. Namun, semangat persatuan dan kebangkitan nasional dinilai harus menjadi landasan utama dalam menentukan kepemimpinan Kadin Sulteng ke depan.
Ia bahkan mengapresiasi sikap legawa HM Nur Dg Rahmatu yang siap ditempatkan sebagai Dewan Pertimbangan apabila tercapai kesepakatan bersama. Selain itu, nama-nama lain juga dipertimbangkan untuk mengisi posisi strategis di Kadin Indonesia, termasuk bidang investasi daerah.
Menurutnya, dinamika Musprov di setiap daerah berbeda-beda, tetapi Kadin Indonesia selalu mengedepankan jalan musyawarah. Ia mencontohkan Musprov Kadin Sulawesi Barat yang baru saja berhasil mencapai mufakat tanpa voting setelah melalui komunikasi intensif.
“Kami berharap Sulawesi Tengah juga bisa menghadirkan miracle, cahaya untuk melahirkan musyawarah mufakat,” ujarnya di hadapan para peserta Musprov dan tamu undangan, termasuk Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa Kadin bukan organisasi politik dan tidak membawa kepentingan partai tertentu. Kadin, katanya, merupakan mitra strategis pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Keppres Nomor 18 Tahun 2022.
“Kadin tidak ada warna partai. Yang ada adalah bagaimana memajukan ekonomi Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Ia menilai peran Kadin sangat penting dalam mendorong sektor riil, perdagangan, industri, perkebunan, koperasi hingga perikanan agar mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam sambutannya, ia juga menyinggung persoalan nilai tukar dolar yang menurutnya harus dilihat dari sudut pandang dunia usaha. Sebagai eksportir, kenaikan dolar justru memberi keuntungan karena biaya produksi menggunakan rupiah sementara pendapatan dalam dolar AS.
“Kalau saya eksportir, dolar naik saya senang. Tapi kalau importir, tinggal dilakukan hedging,” katanya sambil berbagi pengalaman saat krisis moneter 1998 ketika nilai dolar mencapai Rp18 ribu hingga Rp19 ribu.
Menutup sambutannya, ia berharap para pengurus Kadin di daerah dapat terus dilibatkan pemerintah sebagai mitra strategis, bahkan bila perlu ditempatkan sebagai penasehat ahli kepala daerah demi memperkuat pembangunan ekonomi di daerah.***
