Oleh : Asep Candra Hidayat
(Dosen dan Pemerhati masalah Sosial Politik Bangsa)
50detik.com–Memasuki tahun politik dewasa ini, Indonesia diramaikan dengan hingar bingarnya sikap, langkah dan arah kebijakan masing-masing Partai untuk membuat konsolidasi, menyatukan arah koalisi serta menentukan bakal Capres dan Cawapresnya. Dimulai dengan pembentukan koalisi KIB yang dimotori oleh Partai Golkar, PAN dan PPP, kemudian dilanjutkan dengan koalisi antara Partai Gerindra dengan PKB.
Yang sangat menarik dari fenomena di atas adalah munculnya animo, gairah serta dukungan mayoritas masyarakat Indonesia atas Pendeklarasian Anies Baswedan sebagai bakal Capres oleh Partai Nasdem yang kemudian memunculkan euforia politik mayoritas rakyat Indonesia di berbagai daerah yang tidak pernah ada habisnya, bahkan terus bergulir semakin lama semakin besar dengan melahirkan berbagai dukungan dalam bentuk simpul-simpul serta aliansi bagi Anies Baswedan.
Langkah kebijakan Partai Nasdem dinilai sangatlah tepat ketika di moment yang tepat melakukan dukungan yang tepat, dengan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai bakal Capres yang tepat.
Setelah pendeklarasian oleh Partai Nasdem tersebut hingar bingar politik langsung menggema di seantero nusantara bahkan terus bergulir bak bola salju yang semakin lama semakin besar.
Para pendukung Anies tentu sangat bergembira menantikan pendeklarasian tersebut yang memang sudah sangat dinanti-nantikan dengan harap-harap cemas, terlebih di tengah-tengah isu KPK meminta penjelasan kepada Anies terkait dengan proyek Formula E yang oleh sebagian masyarakat sangat dinilai sarat dengan “pesanan”, agenda, nuansa dan tekanan politik untuk menggagalkan pencapresan Anies.
Sementara bagi para pembenci dan penentang Anies Baswedan, pendeklarasian Anies Baswedan sebagai Bakal Capres tersebut ibarat pukulan dan petir di siang hari. Mereka bereaksi negatif. Mereka memberikan berbagai pernyataan dan sikap yang berkonotasi dan berdenotasi negatif baik terhadap Anies Baswedan maupun terhadap Partai Nasdem itu sendiri.
Khusus bagi Partai Nasdem sendiri banyak pernyataan *”nyinyir”* yang diungkapkan sejumlah elit politik, sejumlah lembaga survey, pusat kajian dan para buzeRp dengan pernyataannya yang dinilai masyarakat penuh tendensius dan penuh rekayasa politik dengan ungkapan pernyataan mereka yang menyatakan bahwa pendeklarasian Partai Nasdem tersebut telah menurunkan elektabilitas Partai Nasdem itu sendiri. Sebuah pernyataan sangat absurd, nonsen, serta penuh dengan alasan yang dibuat-buat, karena justru malah elektabilitas untuk partai Nasdem partai pendeklarasian tersebut meningkat karena mayoritas rakyat Indonesia justru sangat mendukung dan mengharapkan pendeklarasian Anies Baswedan tersebut.
Tidak berhenti sampai di situ, sejumlah elit politik bahkan menilai bahwa Partai Nasdem sebagai Partai pendukung Pemerintah dianggap telah “menyimpang dari etika politik/berkhianat” terhadap rezim dan mereka mendesak mengeluarkan Partai Nasdem dari kabinet.
Lagi-lagi sebuah pernyataan yang absurd, menggelikan dan tidak masuk akal, karena betapa tidak, Partai Nasdem sendiri telah memberikan pernyataan dan komitmennya untuk memberikan dukungannya sampai akhir jabatan rezim ini. Apanya yang salah jika setelah rezim ini selesai Partai Nasdem ingin melanjutkannya dengan memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Capres pilihan berikutnya untuk melanjutkan tongkat komando estafet kepemimpinan bangsa ke depan ?
Partai Nasdem sendiri tidak menjatuhkan rezim di tengah jalan. Jadi di situ sangat jelas bahwa alasan Partai Nasdem tersebut oleh sebagian besar masyarakat dinilai baik dan benar dan bisa diterima dengan akal sehat.
Terlepas dari itu semua, pendeklarasian Partai Nasdem tersebut tentu disambut hangat dan gembira pula oleh PKS dan Demokrat, yang notabene sebagai Partai yang berada di luar Pemerintahan (Partai Oposisi Pemerintah) yang kini menyandang sebutan baru dari rakyat sebagai *”Partai Pembawa Perubahan (dari keterpurukan bangsa ke arah kemajuan Bangsa)”*
Sudah bisa ditebak bahwa pada akhirnya ke-3 Partai tersebut akan bersatu memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk memimpin Bangsa ini ke depan.
Semangat dari ke-3 partai tersebut berada dalam satu nafas dan semangat perubahan. Ketiganya berdiri dan memposisikan diri sebagai partai Pelopor Kebangkitan Bangsa dan di belakangnya tentu saja berdiri mayoritas rakyat Indonesia yang siap memberikan dukungan. Mereka memiliki harapan yang sama setelah bertubi-tubi ditimpa prahara, kekecewaan, kemelaratan dan kesengsaraan hidup akibat ulah dan kebijakan rezim yang tidak memihak rakyat, kebijakan yang nyatanya sangat jauh panggang dari api.
Kini ke-3 Partai itu (Nasdem, PKS dan Demokrat) tengah berada di atas panggung politik yang sangat sentral, transfaran yang sepak terjangnya tengah menjadi sorotan, disaksikan dan diharapkan oleh ratusan juta rakyat Indonesia yang untuk membawa angin segar pada perubahan bangsa yang lebih baik. Ketiga Partai tersebut lahir sebagai simbol kemarahan dan perlawanan rakyat terhadap terhadap kezaliman rezim.
Terhadap fenomena ini tentu saja para status quo, oligarki, pembenci dan penentang Anies Baswedan tidak tinggal diam. Mereka bersatu dan tengah berupaya untuk memecah belah agar rencana koalisi ke-3 Partai tersebut gagal total, sehingga dengan demikian secara otomatis akan menggagalkan pencapresan Anies Baswedan sebagai Capres di tahun 2024.
Cara yang mereka lakukan nyaris sama dengan politik busuk klasik masa lalu, yaitu menggunakan politik *devide et impera*, politik pecah belah, politik adu domba dan politik bujuk rayu.
Politik pecah belah dan adu domba mereka lakukan dengan membenturkan 2 kandidat Cawapres dari PKS dan Demokrat agar saling berhadap-hadapaan, terjadi friksi, retak dan kemudian hancur.
Rumor yang berkembang menyatakan bahwa politik bujuk rayu mereka lakukan juga dengan berbagai cara, diantaranya dengan iming-iming membujuk PKS untuk masuk ke dalam kabinet/pemerintahan beserta sejumlah besar uang sebagai biaya logistik PEMILU. Upaya lainnya adalah dengan mengajak Partai Demokrat untuk masuk ke dalam koalisi mereka. Sungguh upaya politik yang sangat naif.
Tentu saja tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh kedua Partai tersebut. Pertama, PKS adalah Partai Dakwah yang tidak akan mau dibujuk dengan uang atau jabatan apapun karena pertanggung jawabannya adalah kepada Allaah SWT. Kedua, Partai Demokrat juga tidak akan mau karena ia merasa kerap sering dikecewakan bahkan pernah dizalimi dengan rencana kudeta kepemimpinan Partai yang gagal.
Jadi intinya upaya adu domba dan iming-iming terhadap PKS dan Demokrat tidak akan mempan, karena anak kecil juga tahu bahwa iming-iming itu sama saja dengan *”membujuk anak kecil dengan sebua permen”*, sebuah upaya yang sangat naif, hina dan memalukan.
Menyadari adanya upaya pembusukan, pecah belah dan adu domba tersebut, membuat Nasdem, PKS dan Demorat semakin kokoh untuk menyatukan diri dalam satu ikatan yang sangat kuat. Mereka menyusun 3 strategi pokok yaitu membangun sebuah flat form politik yang solid, merancang disain pemerintahan ke depan serta menyusun strategi pemenangan pemilu.
Baru setelahnya adalah menentukan sosok bakal Cawapres yang tepat bagi Anies Baswedan.
Dalam menentukan sosok bakal cawapres tersebut, ke-3 partai (Nasdem. PKS dan Demokrat) hendaknya mengedepankan semangat yang sama, yaitu bahwa Koalisi ke-3 Partai tersebut harus lebih dulu dibangun dan dikedepankan, setelah itu baru menentukan bakal Cawapresnya bagi Anies.
Agar dalam menentukan Cawapres tersebut bisa berjalan mulus, mudah, lancar dan sukses tanpa terjebak pada politik tarik ulur yang tidak perlu, maka saya ingin menyarankan atau mengusulkan pada ke-3 Partai tersebut untuk melakukan 3 strategi pemilihan bakal Cawapres, dengan mekanisme sebagai berikut :
1. Membentuk Tim formatur yang beranggotakan sejumlah elit Partai (Nasdem, PKS dan Demokrat) dalam jumlah yang sama, ditambah perwakilan sejumlah tokoh sentral bangsa dengan berbagai bidang keahlian (Jusuf Kala, SBY, Surya Paloh, Rizal Ramli, Refli Harun, Ikhsanudin Nursi, Habib Riziq Shihab, Rocky Gerung, Chusnul Mar’iyah, Ketua Forum Rektor Indonesia, Ketua ICMI, Ketua Umum Muhammadiyah, Ketua MUI, Ketua HMI, Ketua BEM SI, dll)
2. Melakukan voting suara secara tertutup oleh Tim formatur untuk menentukan kandidat Cawapres.
3. Mensyahkan secara resmi hasil pemilihan Tim formatur tersebut dalam sebuah keputusan tertulis dan mengikat yang hasilnya harus disepakati bersama.
Dengan cara seperti itu maka keputusan pemilihan bakal Cawapres yang dibuat akan menjadi fair dan menghasilkan sebuah keputusan yang bisa diterima semua pihak tanpa ada satu pihakpun yang akan merasa dikecewakan, karena pilihan tersebut adalah sebuah pilihan terbaik.
Demikian saran atau usulan penulis, sebagai sebuah panggilan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi ke-3 Partai tersebut sekaligus kepada bangsa ini. Semoga saran/usulan penulis bisa sampai pada para *”DECITION MAKER PARTAI”* untuk bisa diperhatikan, dipertimbangkan dan dilaksanakan dengan baik dan bijak.
Semoga dengan ikhtiar kita bersama ini, keterpurukan bangsa ini ke depan bisa berhasil diatasi dengan baik, sehingga Indonesia bisa bangkit, tetap eksis, maju dan berkembang serta bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang sudah lebih dulu maju, aamiin ya Robbal aalamiin.
Bogor, 13 November 2022
