Sekda Zain Kecewa, Banyak OPD “Mangkir” di Workshop Pengendalian Korupsi

Pasangkayu, 50detik.com- Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu, Moh Zain Machmoed, menyampaikan kekecewaan serius terhadap rendahnya kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam workshop.

Padahal workshop ini sangat penting dan berkaitan dengan peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) SPIP terintegrasi dan kapabilitas APIP tahun 2026, Senin (20/4/2026).

Kegiatan yang digelar di ruang pola Kantor Bupati Pasangkayu itu seharusnya dihadiri seluruh OPD. Namun faktanya dari total 32 OPD yang diundang, hanya 19 yang hadir.

Kondisi tersebut membuat pelaksanaan workshop sempat tertunda hingga sekitar satu jam.

“Yang hadir ini tidak sampai 50 persen. Ini menjadi perhatian kita bersama,” tegas Moh Zain dalam sambutannya.

Ia menilai ketidakhadiran sejumlah OPD mencerminkan rendahnya komitmen terhadap upaya penguatan sistem pengendalian intern serta pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Padahal, workshop tersebut dinilai strategis dalam mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, seluruh OPD seharusnya menunjukkan keseriusan dengan menghadiri kegiatan tersebut, bukan justru absen tanpa alasan jelas.

“Harusnya semua hadir. Kegiatan seperti ini sangat penting, jadi kita harus saling menghargai,” ujarnya dengan nada kecewa.

Sekda juga menyinggung, jika Bupati Pasangkayu menghadiri langsung kegiatan tersebut, maka kondisi minimnya kehadiran OPD tentu akan menjadi catatan serius bagi pimpinan daerah.

“Kalau bupati yang hadir, pasti beliau juga sangat kecewa melihat kondisi seperti ini,” tambahnya.

Ia berharap ke depan seluruh OPD lebih disiplin dan memiliki kesadaran menghadiri kegiatan strategis, seperti yang berlangsung.

Workshop tersebut menghadirkan narasumber dari BPKP Sulawesi Barat dan bertujuan meningkatkan nilai IEPK SPIP terintegrasi serta kapabilitas APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Minimnya kehadiran OPD justru dinilai berpotensi menghambat target peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.(*)

Pos terkait