Laporan : Mulyadi T Bua
Banggae, 50detik.com–Ketua DPD II Partai Golkar Banggai Kepulauan Risal Arwie menepis isu miring yang dialamatkan pada Partai Golkar dan dirinya selaku nakhoda partai tersebut.
Risal Arwie mengakatan kepada ratusan kader Golkar yang hadir dalam moment “Temu Kader” Partai Golkar di Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara, Banggai Kepulauan (3/3) kemarin.
Dia mengajak seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar, untuk mengedepankan politik santun yang kemudian dianologikaan dalam konsep politik cultural, yakni politik montolutusan atau politik persaudaraan.
Karena memang orientasi program Partai Golkar adalah membangun keselarasan politik secara cultural, sesaui dengan pesan moral para leluhur Bangkep. Karena memang cita-cita para leluhur adalah membangun kebersamaan dalam bingkai “montolutusan” (persaudaraan).
“Kita harus berinteraksi dengan masyarakat, yakni menggunakan politik yang santun, sehingga masyarakat menjadi simpatik dengan kita (Partai Golkar),” kata Risal dihadapan ratusan Kader Golkar Kecamatan Tinangkung Utara.
Ia menjelaskan, politik montolutusan perlu dilakukan oleh seluruh kader Partai Golkkar agar masyarakat tertarik untuk bergabung dan bersama-sama dalam membangun Bangkep lebih maju lagi.
Risal juga mewanti-wanti agar seluruh konponen Partai Golkar untuk tidak menguras energi untuk membalas isu-isu yang mengerdilkkan caleg maupun Partai Golkar. Namun yang perlu dilakukan adalah, bagaimana kader dan simpatisan dapat mengorganisir konstituen untuk kemudian memenangkan partai belambang pohon beringin tersebut pada 17 April mendang. Demikiaan pula dengam masyarakat agar tidak “mengkonsumsi” isu-isu yang justru menyesatkan dan akhirnya merusak tatanan persaudaraan.
“Biar beda pilihan dan warna politik, namun mari kita bergandeng tangan dalam bingkai montolutusan,” paparnya.
Dia juga berharap, Partai Golkar menjadi pemenang pada Pemilu 2019.
Dalam kesempatan itu pula, Risal Arwie yang juga sebagai Ketua DPRD Bangkep mengajak, masyarakat untuk memilih Caleg dari Partai Golkar, yakni harus punya kemampuan intelektual, agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat di parlemen kelak.***