Laporan : Mulyadi T Bua

Bangkep50detik.com-Akibat pandemik Coronavirus Desease 2019 (Covid 19) yang telah mengganggu tatanan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah menyisiasatinya dengan berbagai cara.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meringankan beban warga terdampak. Ada kebijakan baru pemerintah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga.

Kades Bolonan Afandi Kai, ketika membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Warganya (9/5/2020) silam.

Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Sulteng misalnya, penyaluran BLT yang ditalangi melalui Dana Desa (DD) tahap pertama relatif sukses.

Dari 144 desa dan kelurahan, 80 persen atau 101 desa/kelurahan telah menyalalurkan BLT dan 43 desa lainnya masih dalam proses perampungan administrasi.

Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Rais D Adam, memberi apresiasi kepada kepala-kepala desa yang telah sukses melakukan pendataan penerima maupun dalam sistem penyaluran bantuan tersebut.

“Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kepala desa yang telah sukses menyalurkan BLT,” ujar Rais pada momen penyerahan BLT.

Sample Penyaluran

Penyerahan BLT di Desa Tinangkung, beberapa waktu lalu.

Untuk Desa Bolubung Kecamatan Bulagi Utara, pemerintah desa setempat menyalurkan Rp.47.400.000 untuk 79 Kepala Keluarga (KK) setiap warga miskin mendapat Rp.600.00. Penyaluran itu diserahkan oleh kepala desa (13/5/2020).

Sementara Desa Bolonan Kecamatan Totikum, sesuai data warga miskin 38 Kepala Keluarga mendapat BLT RP.600.000/KK dengan total anggaran Rp.22.800.000.

Sementara Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah ada 141 warga yang berhak menerima BLT dengan total anggaran sejumlah Rp.84.600.000, dan telah tersalur pada (14/5/2020) silam.
Untuk Desa Sampaka 51 KK dengan total Rp.30.600.000 sukses disalurkan.

Desa Tinangkung ada 92 KK yang kebagian BLT dengan total anggaran sebesar Rp55.200.000.
Semantara Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan, direncanakan akan menyalurkan BLT besok (30/5/2020).

Meski demikian ada beberapa persoalan yang perlu dibenahi, yakni masalah sistem pendataan yang tidak tepat, sehingga yang mestinya berhak justeru tidak kebagian. Sehingga memunculkan protes warga. Akibatnya desa yang bermasalah belum dapat menyalurkan BLT tersebut.***