Kisi-kisi Soal Jawab Calon Anggota KPUD

Palu, 59detik.com – Inilah kisi-kisi soal jawab bagi calon anggota komisioner KPUD.

1. Berikut ini pihak-pihak yang bisa melaporkan terjadinya pelanggaran Pemilu, kecuali:
a. Pemilih
b. TNI/ Polri
c. Peserta Pemilu
d. Bawaslu Kabupaten/Kota
e. Pengawas TPS

2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawasalu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan dapat memproses pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu dan bukan tindak pidana Pemilu.
(a) Benar
(b) Salah

3. Setiap PPS atau PPLN yang tidak dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara sudah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemiludapat dipidana penjara
Sebab
Pidana penjara terhadap PPS tersebut paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)(a) Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
(b) Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
(c) Pernyataan Benar dan Alasan Salah
(d) Pernyataan Salah dan Alasan Benar(e) Pernyataan dan Alasan Salah

4. Salah satu syarat calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikotaadalah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
(a) Benar
(b) Salah

5. Kewenangan penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak Pidana Pemilu hanya selama………..hari sejak diterimanya laporan.
a. 7 (tujuh) hari
b. 14 (empat belas) hari
c. 10 (sepuluh) hari
d. 5 (lima) hari
e. 12 (dua belas) hari

6. Jumlah anggota hakim Mahkamah Konstitusi sebanyak 9 (orang) dan memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 30 % (tiga puluh persen) yang berasal dari yang Diajukan Presiden, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung serta DPR RI.
(a) Benar
(b) Salah

7. Peserta Pemilihan adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yangdiusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
Sebab
partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD.
(a) Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
(b) Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
(c) Pernyataan Benar dan Alasan Salah
(d) Pernyataan Salah dan Alasan Benar
(e) Pernyataan dan Alasan Salah

8. Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik dan putusan Mahkamah Partai ataunama lain dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap belum didaftarkan ke Kementrian Hukum dan HAM. Sedangkan waktu pendaftaran pasangan calon,calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kotaakan berakhir. Maka yang berhak mendaftarkan pasangan calon, calon anggota DPR, calonanggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah……..
a. Kepengurusan Partai Politik yang telah mendapatkan putusan Mahkamah Partai atau nama lain
b. Kepengurusan Partai Politik yang telah mendapatkan putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap
c. Kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam Keputusan terakhir Menteri Hukum dan HAM
d. Jawaban a dan b benar e. Jawaban b dan c benar

9. Sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu Dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dapat ditangani oleh Sentra Gakkumdu.
(a) Benar
(b) Salah

10. Perselisihan internal Partai Politik meliputi antara lain………….., kecuali:
a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan
b. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik
c. Pemecatan karena anggota Parpol pindah ke Parpol laind. Penyalahgunaan kewenangane. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik

11. Penyelenggara Pemilu dalam bersikap dan bertindak menghargai dan menghormati sesamalembaga penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu
Sebab
Kode Etik Penyelenggara Pemilu disusun dan ditetapkan oleh DKPP dan mengikutsertakan KPU dan Bawaslu dalam penyusunannya
(a) Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat (b) Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
(c) Pernyataan Benar dan Alasan Salah
(d) Pernyataan Salah dan Alasan Benar (e) Pernyataan dan Alasan Salah.

12. Penyelenggara Pemilu dapat menerima uang barang dan/atau jasa, janji atau pemberianlainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta Pemilu,Calon Anggota DPR, DPD, DPRD dan tim kampanye, sepanjang tidak berkaitan dengan Tahapan Pemilu.
(a) Benar
(b) Salah

13. Yang termasuk kategori sarana konversi suara rakyat adalah……….
a. Bilik Suara
b. Kotak Suara
c. Daftar hadir pemilih
d. Surat Suara
e. Alat Coblos

14. Jangka waktu pemeriksaan dan putusan atas gugatan sengketa tata usaha negara Pemilu kePengadilan Tata Usaha Negara paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatandinyatakan lengkap.
(a) Benar
(b) Sala

15. Batas daluwarsa pengajuan sengketa proses Pemilu oleh calon peserta Pemilu dan/atauPeserta Pemilu adalah……………
a. 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPURI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota b. 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penetapanKeputusan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
c. 14 (empat belas) hari kerja sejaktanggal penetapan Keputusan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
d. 3 (tiga) harikerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota e. 5(lima) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU RI, KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota

16. Jumlah dukungan minimal bagi pasangan calon perseorangan pada Pilkada padakabupaten/kota yang jumlah daftar pemilih tetapnya 1.000.000 adalah………..
a. 6,5 % (enamkoma lima persen)
b. 7,5 % (tujuh koma lima persen)
c. 8,5 % (delapan koma lima persen)
d. 5,5 (lima koma lima persen)
e. 10 % (sepuluh persen)

17. Election offences merupakan salah penyebab tidak diterimanya permohonan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Election offences adalah…..
a. Sengketa Proses Pemilu
b. Sengketa Administrasi Pemilu
c.Sengketa Etika Pemilu
d.Tindak Pidana Pemilu
e. Pelanggaran Perdata Pemilu

18. Dalam hal pasangan calon perseorangan pada Pilkada mengundurkan diri dengan alasan yangtidak dapat diterima setelah pendaftaran ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, calon perseorangan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif berupa denda.
(a) Benar
(b)Salah

19. Dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu dan jajarannya waktu pemeriksaandan memutus sengketa paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. SebabWaktu 12 (dua belas) hari termasuk kegiatan mediasi atau musyawarah dan mufakat sertaajudikasi (a) Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
(b) Pernyataan benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
(c) Pernyataan Benar dan AlasanSalah
(d) Pernyataan Salah dan Alasan Benar
(e) Pernyataan dan Alasan Salah

20. Masa daluarsa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diatur dalam Peraturan Bersam Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012.
(a) Benar
(b) Salah

21. Terpidana tindak pidana Pemilu tidak dapat mengajukan kasasi ke Mahmakah Agung atas vonis yang diterimanya dari Pengadilan Negeri Sebab Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat dalam perkara tindak pidana Pemilu serta tidak dapat dilakukanupaya hukum lain. (a) Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
(b) Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
(c) Pernyataan Benardan Alasan Salah
(d) Pernyataan Salah dan Alasan Benar
(e) Pernyataan dan Alasan Salah

22. Partai Politik melakukan rekrutmen politik Warga Negara Indonesia untuk mengisi posisiantara lain…….., kecuali:
a. Bakal Calon Anggota DPRD
b. Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
c. Bakal Calon Anggota DPD
d. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presidene. Anggota Partai Politik

23. Lembaga yang berwenang menangani perselisihan hasil Pemilu adalah Mahkamah Agungdan Mahkamah Konstitusi. Sebab Kewenangan untuk menangani perselisihan hasil Pemilumerupakan amanah dari UUD Tahun 1945.
(a) Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
(b) Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
(c) Pernyataan Benar dan Alasan Salah
(d) Pernyataan Salah dan Alasan Benar
(e) Pernyataan dan Alasan Salah

24. Istilah gerrymandering merupakan istilah dalam…………:
a. Pencalonan
b. Daerah pemilihan
c. Data pemilih
d. Dana kampanye
e. Penghitungan suara

25. Penyelenggara Pemilu yang diadukan yang diadukan melanggar kode etik penyelenggaraPemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat mewakilkan kepada kuasahukumnya untuk menghadiri panggilan sidang DKPP (a) Benar
(b) Salah

26. Tim Pemeriksa Daerah dapat memberhentikan PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, PanwasluKecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS yang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Sebab Salah satu kewenangan Tim Periksa Daerah adalah menanganidan memproses pelanggaran etik para penyelenggara Pemilu di daerah
(a) Pernyataan Benar danAlasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
(b) Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak AdaHubungan Sebab Akibat
(c) Pernyataan Benar dan Alasan Salah
(d) Pernyataan Salah danAlasan Benar
(e) Pernyataan dan Alasan Salah

27. Berikut ini bentuk-bentuk electoral fraud, kecuali:
a. Pendaftaran pemilih secara ilegal b.Intimidasi terhadap pemilih
c. Penghitungan suara yang dilakukan di dalam ruangan d.Penghitungan suara yang tidak tepat
e. Mengurangi perolehan suara peserta pemilu/calon lain

28. Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya apabila………, kecuali:
a. Meninggal dunia
b. Menjadi anggota Partai Politik  lain
c. Mengundurkan diri secara tertulis
d. Tidak memiliki KTA
e. Melanggar AD & ART

29. Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten/kota memiliki Dewan Perwakilan RakyatDaerah yang anggota-anggotanya dipilih secara demokratis.
(a) Benar
(b) Salah

30. Sistem pendaftaran pemilih untuk pemilu yang berkelanjutan disebut……
a. Continuous register or list
b. Civil registry
c. Periodic list
d. Voluntary registration
e. Berkelanjutan

31. Persyaratan dukungan minimal dari pemilh di daerah pemilihan anggota DPD yang jumlah penduduknya 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan palingsedikit………..pemilih
(a) 5.000 (lima ribu) pemilih
(b)1.000 (seribu) pemilih .
(c) 4.000 (empat ribu) pemili
(d). 3.500 (tiga ribu lima ratus) pemilih
(e). 4.500 (empat ribu lima ratus) pemilih

32. Jumlah surat suara yang dicetak pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahadalah sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota. Sebab Surat suara cadangan tersebut digunakan untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya, mengganti surat suara yang rusak dan untuk pemilihtambahan.
(a) Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
(b) PernyataanBenar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
(c) Pernyataan Benar dan AlasanSalah
(d) Pernyataan Salah dan Alasan Benar
(e) Pernyataan dan Alasan Salah

33. Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang prinsip-prinsip  penyelenggaraan Pemilu berikut ini, kecuali:
a. Adil
b. Aksesibilitas
c.Terbuka
d. Akuntabel
e. Efisien

34. Jumlah pemilih untuk setiap TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai pasal 350 UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah paling banyak…………
a. 300 (tiga ratus) orang
b. 500 (lima ratus) orang
c. 400 (empatratus) oran
d. 350 (tiga ratuslima puluh) orang
e. 450 (empat ratus lima puluh) orang.

35. Daerah Pemilihan untuk anggota DPD adalah Provinsi dan jumlah kursinya untuk setiapProvinsi adalah 4 (empat) kursi. Sebab Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak
(a) Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan SebabAkibat
(b) Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
(c) Pernyataan Benar dan Alasan Salah
(d) Pernyataan Salah dan Alasan Benar
(e) Pernyataan danAlasan Salah

36. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang………….., Kecuali: a. KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
b. Asas Pemilu yangdilaksanakan secara langsung oleh pemilih tanpa perantarac. Pengaturan periodesiasi pelaksanaan Pemilu
d. Pengaturan asas Pemilu secara bebas sesuai pilihan sendiri tanpaintimidasi
e. Pengaturan asas Pemilu yang memastikan kerahasiaan pilihan pemilih

37. Berikut langkah-langkah KPPS sebelum melaksanakan pemungutan suara, kecuali:
a.Memeriksa keadaan seluruh surat suara
b. Membuka kotak suara tersegel
c. Menandai suratsuara yang akan digunakan oleh pemilih
d. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara
e. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan

38. Untuk dapat diikutkan dalam penentuan jumlah kursi anggota DPR, Partai Politik PesertaPemilu Tahun 2019 harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 3,5 % (tigakoma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional.
(a) Benar
(b) Salah

39. Berikut ini merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Pasal 167 UU Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kecuali:
a. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftarPemilih
b. Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlihc.
c. Penetapan peserta Pemilu
d.Perencanaan Program dan Anggarane. Penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan

40. Tim Pemeriksa Daerah tidak dapat memutus pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemiluyang dilakukan oleh KPU RI Sebab KPU RI secara bersama-sama dengan DKPP dan Bawaslumenyusun peraturan bersama tentang kode etik penyelenggara Pemilu
(a) Pernyataan Benar danAlasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
(b) Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak AdaHubungan Sebab Akibat
(c) Pernyataan Benar dan Alasan Salah
(d) Pernyataan Salah danAlasan Benar
(e) Pernyataan dan Alasan Salah

41. Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di televisi untuk setiap peserta Pemilusecara kumulatif sebanyak…………spot dan berdurasi paling lama……… detik untuk setiap stasiuntelevisi setiap hari selama masa kampanye Pemilu.
a. 10 (sepuluh) spot dan 30 (tiga puluh) detik
b. 20 (dua puluh) spot dan 20 (dua puluh) detik
c. 15 (lima belas) spot dan 25 (dua puluh lima) detik
d. 12 (dua belas) spot dan 20 (dua puluh) detik
e. 15 (lima belas) spot dan 25 (dua puluhlima) detik

42. Dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat didanai dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN.
(a) Benar
(b) Salah

43. Pemilih yang memiliki KTP elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dandaftar pemilih tambahan dapat menyalurkan hak pilihnya dengan persyaratan, kecuali:
a.Memilih di TPS manapun untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
b.Memilih di TPS yang ada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP elektronik c.Mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada KPPS setempat
d. Melakukan pencoblosan 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir
e. Melakukan pencoblosan jika masih ada sisasurat suara di TPS tersebut

44. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR/ DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. (a) Benar
(b)Salah

45. Semua yang bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya. Sebab Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima permohonan sengketa proses Pemilu danmemproses hingga menetapkan putusan.
(a) Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada HubunganSebab Akibat
(b) Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
(c) Pernyataan Benar dan Alasan Salah
(d) Pernyataan Salah dan Alasan Benar
(e) Pernyataan danAlasan Salah

46. Berikut ini sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan PenyelenggaraPemilu, Kecuali:
a. Pemberhentian tetap dari jabatan Ketua
b. Pemberhentian tetap dari jabatan Sekretaris
c. Pemberhentian sementara d. Teguran tertulis e. Pemberhentian tetap sebagai anggota

47. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pemeriksaan danakampanye Pemilu kepada publik paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya laporanhasil pemeriksaan dari Kantor Akuntan Publik.
(a) Benar
(b) Salah

48. Tujuan pengaturan kode etik penyelenggara Pemilu adalah untukmenjaga……….Penyelenggara Pemilu, kecuali..
a. Integritas
b. Kehormatan
c. Kemandirian
d. Kredibilitas
e.Profesionalitas

49. Berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945, Pasangan calon Presiden dan WakilPresiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.
(a) benar
(b) salah.

 

Pos terkait