Mamuju, 50detik.com- Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menilai penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) , khususnya retribusi dinilai tidak optimal.
Hal itu dikatakan juru bicara Fraksi Partai GerindraDPRD Provinsi Sulbar Haris pada Sidang Paripurna DPRDProvinsi Sulbarmenanggapi penjelasan Gubernur tentang rancangan perda pertanggungjawaban APBD 2018 di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, PAD dari sektor retribusi setiaptahunnya tidak mengalami kenaikan, sehingga perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah itu.
Menurut dia, tidak terjadi intensifikasi dari program pemerintah sehingga PAD tersebut tidak meningkat.
Oleh karena itu, ia meminta pihak Pemerintah Provinsi Sulbaragar mengoptimalkan ‘payung hukum’ agar dapat mendukung penarikan rettribusiyang maksimal.
“Perlu optimalisasi payung hukumyang dapat menggenjot PADSulbar agar
dapat meningkat untuk dapat dimaksimalkan bagi pembangunan daerah ini,” katanya.
Ia jugamenharapkanseluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat lebih maksimal meningkatkan PAD.
Pada tahun 2019 penerimaan retribusi Sulbar hanya mencapai 29,76 persen dari target terutama salah satu faktor disebabkan karena belum maksimalnyapengelolaan rumah sakit milik pemerintah daerah setempat untuk menjadi salah satu sumber retribusi.
sumber: Antara