50detik.com – Bupati Poso dr. Verna GM Inkiriwang secara tegas menyampaikan bahwa perambahan hutan yang kemudian berubah menjadi pertambangan liar. Jangan sampai tindakan ini merugikan warga Dongi-Dongi, termasuk pemerintah daerah kabupaten Poso.
Pernyataan tegas tersebut, di sampaikan ketika bupati menerima aspirasi dari sejumlah tokoh masyarakat Lore, yang kemudian di tindaklanjuti melalui rapat lintas sektoral melibatkan jajaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan Balai Besar Taman Nasinal Lore Lindu (BTNLL).
“Permasalahan Tambang Emas Tanpa Ijin (PETI) berlokasi di wilayah kepolisian Dongi-Dongi. Jangan sampai berdampak kepada kerusakan ekosistim alam, apalagi tidak menciptakan kesejahteraan dan kemajuan bersama bagi masyarakat Dongi-Dongi,” Tegas pemimpin perempuan paling getol membela warganya.
Arogansi alam tidak terkendali di areal tambang. Akibat ulah oknum dan kelompok tidak bertanggungjawab. Mengakibatkan warga mulai di hantui kegelisahan akan menuai resiko bencana alam.
Kondisi demikian pada akhirnya mendorong tim Satuan tugas (Satgas) Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) melakukan operasi bersama. guna pengendalian pengangkutan tanah untuk di ambil butiran emasnya dari areal di duga kuat sebagai Reff gunung berapi, di tambah lagi rawan longsor.
Situasi semakin rumit karena para pelaku bukan hanya merusak lingkungan, masih di tambah pula dengan tidak memiliki ijin resmi, termasuk tidak satupun yang membayar pajak kepada negara. Yang paling di rugikan dari kejadian di Dongi-DSongi, adalah pemerintah kabupaten Poso, dan masyarakat setempat.
“Kami sebagai pemerintah, tentu saja menyambut baik, sekaligus memberi dukungan atas upaya tersebut. Kegiatan penambangan liar di Dongi-Dongi itu bukan saja merugikan kabupaten Poso, tetapi juga warga yang berdiam di sana,” Tanggap bupati Poso.
Yang mengejutkan dari pertemuan pemerintah, BBTNLL, bersama tokoh masyarakat ini. Adalah penyampaian sekaligus Pengakuan dari kepala BBTNLL Hasmudin Asmir. Yang mengatakan bahwa bupati Poso sudah beberapa kali bertemu dengan pimpinan Taman Nasional, umtuk meminta agar tambang PETI di areal Taman Nasional itu harus ada solusi, dan penyelesaian cepat.
Tindakan agresif kepala daerah baru setahun menjabat itu, akhirnya mendapat tanggapan serius dari Taman Nasional, melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistim (KSDAE), serta Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.
” Respon yang kami dapatkan di atas, semuanya berkat usaha dan keuletan ibu Verna melakukan Lobi ke pemerintah pusat. Dan kalau tidak ada halangan, persoalan tambang liar yang kita bahas hari ini, akan selesai dan Clear Tahun ini juga. Sejarah baru akan mencatat bahwa kerumitan tambang emas dongi-dongi. Justru bupati perempuan yang mampu menyelesaikanya,” Ujar Kepala Balai BTNLL bernada mengakui.
Terpisah – Masih berkaitan kelanjutan penyelesaian tambang emas menuai polemik. Bupati Verna tidak menampik bahwa usahanya mencari solusi terbaik dari Balai Taman Nasional sudah memiliki titik terang, tetapi harus melalui proses mengingat lokasinya masih di kawasan hutan lindung.
” Mengurus tambang dongi-dongi tidak semudah membalik telapak tangan. Ada proses yang harus kita lewati mengingat lokasinya berada di kawasan hutan lindung. Kalaupun kedepan perjuangan kami memperoleh kelonggaran dari pemerintah pusat, maka usaha ini harus memilki payung hukum resmi, kemudian berimbas pada kesejahteraan masyarakat Poso,” Tutur bupati Verna, kepada wartawan 50detik.com. Minggu, (24/4)
Mantan Runner UP putri Indonesia yang akhirnya menggeluti dunia politik ini menambahkan. Bahwa pembahasan polemik dongi-dongi, masih akan di lanjutkan melalui pertemuan dengan pemerintah Provinsi, serta pejabat teras lainya
” Setelah kita merayakan hari raya lebaran, kami akan menindaklanjutinya melalui rapat bersama pak gubernur, Balai BTNLL, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta seluruh stekeholder terkait. Inti pertemuan itu, adalah upaya finalisasi tambang PETI dongi-dongi, supaya memiliki status dan kepastian hukum,” Katanya.
Penulis : Ferdinand Puahadi
