Laporan: Darmawan
Pasangkayu, 50detik.com- Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu menyampaikan tanggapannya atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2019.
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu, Hj. Alwiaty, SH dan dihadiri sejumlah anggota DPRD serta Forkopinda, OPD dan tamu undangan lainnya menempati tempat duduk dalam Ruang Paripurna DPRD Pasangkayu yang berlangsung Selasa (7/7/2020) Pagi.
Berapa fraksi memberikan pandangan umumnya, salah satunya fraksi terdepan, Muslihat Kamaluddin menyampaikan pandangannya pelaksanaan APBD tahun 2019 dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).Maka fraksi terdepan berpandangan mengapresiasi pemberian opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pasangkayu tahun 2019.
Muslihat berharap, rekomendasi badan pemeriksa keuangan terhadap pemerintah daerah dapat dijalankan secara tegas kepada OPD terkait. Tata kelola keuangan dan pengawasan kas dan aset daerah yang masih lemah. “Menurut hemat kami lemahnya koordinasi antara SKPD sehingga laporan Pemeriksaan sistem internet oleh BPK kurang optimal antara lain adanya 183 bidang tanah milik pemerintah daerah belum memiliki sertifikat dan 221 kendaraan bermotor belum memiliki BPKB,” Ungkapnya
Hal senada datang fraksi Golkar, Saifuddin Andi Baso menyampaikan apresiasi terhadap kinerja atas capaian WTP oleh pemerintah dari BPK Ri yang secara berturut-turut 5 kali WTP yang termasuk tertinggi sepanjang sejarah di Propinsu Sulawesi Barat.
Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu H. Muhammad Saal (HMS) menyampaikan penjelasan atas pandangan umum fraksi pendukung dewan terhadap rancangan peraturan daerah tetang pertanggunjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019.
Wabup HMS mengatakan, pertanggungjawaban APBD Tahun 2019 dalam rangka memenuhi amanat peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pasal 194 ayat 2 bahwa rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dibahas kepala daerah bersama-sama dengan anggota DPRD di daerah ini.
“Hari ini kita laksanakan rapat paripurna ini dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi sebagai mekanisme untuk mendapatkan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 ini dilampiri dengan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK RI dan Alhamdulillah kita berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kelima kalinya secara berturut-turut” Ungkap HMS
Menurutnya bahwa opini WTP yang peroleh tahun ini adalah opini yang terakhir untuk masa jabatan kedua tahun dari 2015-2020. “Insya Allah, kedepan opini ini kita akan lanjutkan secara bersama-sama kalau bisa kita teruskan dimasa-masa akan datang. Dan ini adalah hasil atas kerja kita secara bersama sama, karena opini WTP ini tidak akan bisa diraih tanpa kerja sama yang kita bangun bersama-sama antara pemerintah daerah dan legislatif,” Tuturnya
Terkait pandangan umun masing-masing fraksi terhadap pertanggunjawababan APBD tahun 2020. Maka dengan ini disampaikan pandangi secara tertulis supaya lebih terinci dan mengingat tahapan penyusunan peraturan daerah ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mana persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah yang dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
HMS dalam kesempatan ini mengharapkan agar pembahasan selanjutnya dapat berjalan lancar sehingga tahapan-tahapan penyusunan Perda ini dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Dan mengajak seluruh peserta rapat memohon petunjuk kepada allah untuk diberi jalan keluar dari masa sulit akibat covid-19 dengan senantiasi mengikuti protokol kesehatan.
