Laporan: Rahmat Pratama
Jakarta .50detik.com — Wakil Presiden RI Yusuf Kalla, melaksanakan rapat internal terbatas terkait percepatan pemulihan dampak gempa bumi tsunami dan likuefaksi Sulawesi Tengah, di Istana Wakil Presiden , Senin, 5 Nov 2018.
Juru bicara Pemprov Sulteng, M. Haris Kariming menyebutkan. rapat tersebut dihadiri Menko Polhukam, Kepala BPN RI, Bappenas, Kementrian PUPR, Gubernur sulteng, Ketua DPRD prov sulteng, Walikota Palu, Ketua DPRD kota palu .
Hasil rapat Internal terbatas tersebut. ungkap Haris menghasilkan simpulan antata lain, pertama, untuk proses pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tengah agar dipercepat kajian terhadap wilayah wilayah yang berada pada zona merah yang tidak bisa didirikan bangunan kedepan karena rawan dampak bencana.
Kedua, Pemerintah dan Pemerintah daerah segera mempersiapkan lokasi untuk merelokasi masyarakat yang rumahnya hilang , luas lokasi yang dibutuhkan untuk relokadi seluas 1000 ha s/d 1500 ha dengan perhitungan untuk pembangunan rumah hunian tetap sebanyak 16000 KK.
Ketiga, Perencanan relokasi untuk pembangunan hunian tetap ( Huntap ) akan dimulai sejak januari 2019 demikian juga dengan pembangunan kembali fasilitas umum dan fasilitas sosial .
Haris juga menambajkan. Gubernur Drs H Longki Djanggola, MSi pada rapat terdebut juga menyampaikan bahwa lokasi relokasi untuk pembangunan hunian tetap sudah ditetapkan Walikota Palu pada dua lokasi Talise Tondo seluas 560 ha dan Petobo 100 ha, demikian juga Bupati Sigi sesuai SK nya di tempatkan di Pombewe seluas 362 ha.
Disebutkan, Gubernur Longki Djanggola menyampaikan untuk pemulihan dalam pembangunan kembali rumah masyarakat yang rusak berat sebanyak 68.000 dan rusak sedang tetapi masih dibangun pada lokasi tanahnya dalam artian tidak perlu direlokasi demikian juga untuk Rumah yang rusak sedang 70.000 rumah .
“Untuk hal tersebut Gubernur telah menyampaikan secara resmi kepada Presiden untuk dapat diberikan dana stimulan untuk pembangunan kembali rumah masyarakat ,” tabdas Haris.
Pada Kesempatan, kata Haris, Wapres juga meminta Badan Geologi ESDM supaya segera menetapkan jarak dampak sepadan pantai untuk menghindari tsunami , contohnya Aceh yang menetapkan 1 KM sepadan pantai , dan Bappenas menyetujui menetapan lokasi relokasi sesuai SK Walikota dan Bupati Sigi dan prosesnya berpedoman pada UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah , demikian juga Menteri PUPR meminta agar Badan Geologi dapat mempercepat kajian tentang penetapan wilayah yang dapat dibangun dan lokasi wilayah yang tidak dapat dibangun ,
