Tolitoli Zona Kuning Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Palu, 50detik.com– Ombudsman RI Perwakilan Sulteng menggelar diskusi tentang partisipasi kampus dan masyarakat terhadap pengelolaan  pengaduan dan  pelaporan atas pelayanan publik di Kab. Tolitoli hari ini (26/10).

Kegiatan yang diselenggarakan seharian di kampus universitas Madago ini melibatkan Pemda Tolitoli, sahabat ombudsman Kabupaten Tolitoli, mahasiswa dan tokoh masyarakat.

Hadir sebagai pembicara utama, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, M. Iqbal Andi Magga, SH, MH, bersama sejumlah asisten ombudsman dari Ombudsman RI.
Kegiatan ini digelar untuk menindak lanjuti  catatan statistik laporan masyarakat atas pelayanan publik di  Kabupaten Tolitoli pada tahun 2023, tercatat 0 kasus.

Olehnya diperlukan sosialisasi yang intens pada masyarakat tentang tata cara pengaduan dan pelaporan atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah.

“Kami melakukan kegiatan ini karena sdh mendekati akhir tahun 2023, Kab. Tolitoli ini tercatat zero case aduan masyarakat pada pelayanan publik. Artinya ada 2 kemungkinan. Pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan publik sangat prima atau bagus sekali atau masyarakat kurang memahami akan hak dan kewajibannya atas pelayanan publik pemerintah? Ini yang perlu di lakukan pengkajian,” kata Iqbal dalam pidatonya membuka kegiatan tersebut.

Dari 12 kabupaten dan 1 kota di Sulteng, saat ini telah selesai dilaksanakan survey kepatuhan atas 14 standar pelayanan publik. Pada tahun lalu, Kabupaten Tolitoli berada di zona kuning pada penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Baik penyelenggaraan sarana dan prasarana layanan maupun kemampuan aparat Pemda dalam melayani masyarakat masih tergolong belum memuaskan. Hal ini diakui pula oleh Asisten 1 Pemkab Tolitoli, Ir. Munawar, yang hadir sebagai narasumber bersama Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulteng.

“Olehnya kami membutuhkan masukan dan bimbingan juga dari ombudsman utk memperbaiki sistem sarana dan prasarana serta kompetensi pelayanan Pemda Tolitoli kepada masyarakat,” jelasnya.

Diskusi tentang pelaporan dan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik ini berlangsung alot penuh keakraban karena diselingi berbagai kuis dan simulasi cara menilai penyelenggaraan pelayanan publik secara sederhana yang diajarkan para Asistem ombudsman RI dari pusat kepada relawann sahabat ombudsman dan mahasiswa yang memenuhi kampus Madago tersebut. (*)

 

 

Pos terkait