Laporan: Darmawan
Pasangkayu, 50detik.com- Protes anggota DPRD terhadap pemerintah daerah lantaran mereka tidak dilibatkan dalam pembahasan hingga disepakatinya anggaran Pilkada 29 Milyar yang sebelumnya hanya 26 Milyar.
Protes para anggota DPRD Pasangkayu tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penetapan R-APBD Kabupaten Pasangkayu. Diamana dalam pandangan umum fraksi terkait penetapan Anggaran Pilkada disoal, karena nilainya dianggap tinggi namun DPRD tidak dilibatkan.
Saifuddin Andi Baso, Anggota DPRD dari Partai Golkar menyampaikan protes terhadap pemerintah, ini karena mereka tidak dilibatkan dalam pembahasan anggaran Pilkada hingga disepakatinya nilai anggaran pilkada. Padahal anggaran tersebut harus diketahui DPRD Pasangkayu.
“Sedikit apapun anggaran yang dikeluarkan pementah daerah, harus sepengetahuan DPRD. Masa ada MOU dana hibah anggaran Pilkada kami tidak tahu” geram Saifuddin terhadap pemerintah dalam rapat Parimurna DPRD Senin (21/10/19)
Terkait hal itu, Saifuddin menegaskan, akan meninjau kembali APBD berapa besar dana hibah Pilkada dari pemerintah yang berikan ke KPU. Anggaran sebesar itu, harus diasistensi. Sehingga ini bisa saja anggaran tersebut mengalami perubahan.
Sementara Anggota DPRD dari partai PKS Nasaruddin menyampaikan ha senada terhadap anggaran pilkada tidak melibatkan lembaga DPRD Pasangkayu sebagai lembaga yang memiliki kewenagan pengawasan terkait penggunaan anggaran.
“Seharusnya seberapan pun dana yang dikelolah pemerintah, minimal banggar mengetahui sebagai pengawasan. Bagimana mungkin kami bisa memaksimalkan pengawasan, kalau peruntuhkan anggaran kami tidak ketaui” Tegasnya
Terkait kritikan dari beberapa anggota DPRD Pasangkayu, Sekda Pasangkayu Firman membantah dan menyebut, bukan mereka tidak dilibatkan namun ini memiliki tahapan berjalan sesui dengan proses tahapan yang ada.
“Saya kira ada tahapannya, dan tidak ada tidak dilibatkan bahwa proses dan tahapannya ini berjalan ditim anggaran dan verifikasi dan penyelenggara” Ungkap Sekda Pasangkayu
Menurut Firman bahwa nanti akan ada mekanisme tahapan di DPRD yang akan dilaksanakan sesui dengan tahapan untuk melakukan verifikasi dan asistensi anggaran bersama TAPD dan mengundang seluruh penyelenggara.
