Soal Sekprov Sulteng. Margarito: Gubernur Wajib Tunduk pada Keputusan Pemerintah Pusat. Ini Kata Kemendagri

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis. (foto: dok)

Jakarta, 50detik.com– Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyarankan kepada Gubernur Sulteng Rusdy Mastura untuk tunduk pada keputusan pemerintah pusat terkait pengangkatan Novalina sebagai Sekprov Sulteng.

“Dari sisi hukum, gubernur wajib tunduk pada keputusan pemerintah pusat, mengacu undang-undang, kewenangan mengangkat Sekdaprov itu mutlak ada pada presiden,” katanya kepada media di Jakarta.

Terkait tuduhan dugaan main mata di internal Kemendagri dan SK yang ditandatangani tanpa dibaca sebelumnya oleh Presiden, Margarito mengatakan akan sulit bagi gubernur Sulteng untuk membuktikan tudingannya.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benni Irwan. (foto: dok)

Sementara Kemendagri seperti dikutip dari laman kaidah.id Sabtu, 17 Desember 2022 menjelaskan, penetapan Novalina sebagai Sekdaprov Sulteng, telah melewati seluruh proses yang disyaratkan dan tinggal menunggu pelantikan sesuai dengan surat keputusan (SK) pemerintah pusat yang sudah ditetapkan pada 1 Desember 2022 di Jakarta dengan No. 146/TPA tahun 2022. (*)

 

 

 

Pos terkait