Laporan: Redaksi

Jakarta,50detik.com- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menurut rencana akan membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana Tahun 2021 di Istana Presiden, Jakarta, Kamis 28 Januari 2021.

Rakornas tahun ini mengangkat tema, “Meningkatkan Upaya dan Strategi dalam Rangka Percepatan Implementasi Program Bangga Kencana Melalui Lintas Sektor di Masa Pandemi Covid-19”.

“Kami ingin memperkuat komitmen dan peran Pemerintah Daerah serta Mitra Kerja BKKBN dalam meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan dan Penggerakan Program Bangga Kencana di masa pandemi covid-19. Selain itu, kami juga berharap bahwa Rapat Koordinasi Nasional ini akan menghasilkan rumusan pemikiran strategis untuk Program Bangga Kencana dalam mendukung upaya pencapaian agenda Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024.” Jelas Kepala BKKBN Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam sambutannya pada Pra Rakornas Kemitraan Program Bangga Kencana Tahun 2021 di Auditorium Kantor Pusat BKKBN, Jakarta, Rabu (27/01/2021).

Pra Rapat Koordinasi Nasional dibuka secara resmi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi H. Tjahjo Kumolo, SH. “Penyederhanaan Birokrasi yang telah dilakukan adalah bertujuan untuk mempercepat pelayanan publik dan perijinan, meningkatkan responsivitas birokrasi dan meningkatkan kualitas output birokrasi. Sebagai Aparat Sipil Negara kita harus memiliki impian dan gagasan sehingga memiliki konsep untuk menangani persoalan misalnya seperti stunting. Melalui rapat kerja ini saya harap akan diperoleh konsep dan perencanaan yang akan bisa dilaksanakan kedepan, karena kerja BKKBN adalah menggerakan dan mengorganisir masyarakat,” jelas Tjahjo Kumolo.

Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, pencapaian program Bangga Kencana tahun 2020 juga terimbas, belum sepenuhnya target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Tahun 2021 pemerintah telah menargetkan pencapaian sasaran strategis program Bangga Kencana yaitu: menurunkan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) menjadi 2,24 per-WUS dan angka kelahiran remaja usia 15-19 tahu menjadi 24 kelahiran per 1000 WUS usia 15-19 tahun; Meningkatkan prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) menjadi sebesar 62,16 persen; Menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) menjadi 8,30 persen; Meningkatkan median usia kawain pertama perempuan menjadi 22 tahun dan meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga menjadi 55.

Kepala BKKBN Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menyampaikan, “Kami sadari masih banyak yang harus segera dibenahi. Meskipun situasi sulit, namun kita dapat menorehkan beberapa prestasi dan capaian yang cukup menggembirakan, antara lain : Rebranding BKKBN; Perubahan Struktur Kelembagaan BKKBN; Transformasi jabatan Administrasi menjadi jabatan Fungsional; Penyelenggaraan Harganas ke 27 dengan pelayanan sejuta akseptor dan mendapat apresiaasi Rekor MURI; Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pusat dan provinsi; Opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan; Penghargaan ZI WBK kepada 5 (lima) Satker dari Kemenpan RB; Penghargaan Merit System sebagai Lembaga yang menyelenggarakan Sistem Rekrutment Pejabat secara terbuka; dan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik. Semua itu berkat kerjasama dan dan kerja keras kita semua,” ungkap Dokter Hasto.

Rapat Koordinasi Nasional tahun 2021 meliputi 3 (tiga) kegiatan besar, yaitu Pra-Rakernas yang dilakukan pada tanggal 27 Januari 2021, sebagai hari puncak Rakornas akan dilaksanakan 28 Januari 2021 yang akan dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara dan 29 Januari 2021 dilanjutkan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang melibatkan seluruh mitra kerja BKKBN. Pelaksanaan Rakornas tahun ini menggunakan metode hybrid meeting, yaitu mengkombinasikan online/virtual dengan offline, guna mendukung upaya pencegahan terjadinya penularan Covid-19. Adapun peserta Rakornas terdiri dari seluruh ASN BKKBN baik di pusat maupun di provinsi, termasuk para PKB/PLKB, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, organisasi profesi, mitra kerja internasional dan organisasi kemasyarakatan. (Humas/TSR)

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional