Pj Gubernur Sulbar, Zudan Rancang Karir ASN dan Bangun Sistem Merit

Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, hadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Menuju Birokrasi Berkelas Dunia di Hotel The Stones Legian Bali Jalan Raya Pantai Kuta Banjar Legian Kelod Legian Bali , Selasa, 06 Februari 2024. (foto; dok. humas pemprov sulbar)

Bali, 50detik.com — Ini gagasan Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrulloh terkait karir ASN dan penyelesaian pegawai honorer serta pengisian formasi jabatan di lingkup Pemprov Sulbar.

“Kita mulai merancang karir bagi ASN, penyelesaian pegawai honorer, pengisian formasi jabatan dan membangun sistem merit,” kata Prof Zudan ketika menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Menuju Birokrasi Berkelas Dunia yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, di Hotel The Stones Legian Bali Jalan Raya Pantai Kuta Banjar Legian Kelod Legian Bali , Selasa, 06 Februari 2024.

Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan mengatakan, rapat koordinasi yang dilaksanakan BKN banyak hal positif bisa menjadi rujukan ke daerah.

“Jadi kita akan tindaklanjuti ditingkat provinsi, kita akan merancang sistem merit. Kemudian memperkuat SDM memalui peningkatan pelatihan,” tambahnya.

Sestama BNPP ini juga mengungkapkan,untuk penerimaan CPNS, sedang menunggu formasi yang akan diterima dalam penerimaan ASN tahun 2024.

“Termasuk non ASN nanti yang akan diterima PPPK. Jadi aturan lebih lanjut sedang dimatangkan,” paparnya.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, kegiatan ini fokusnya, ASN diawasi agar betul-betul netral. Kolaborasi BKN, KSAN, hingga Bawaslu.

“Saat ini masih tinggi kenetralan ASN. Ini akan kita cari tahu informasi kenetralan ASN. Tadi dibahas juga informasi penerimaan CPNS,” ucapnya.

Sementara, non ASN tidak ada lagi kedepan diterima di Pemprov, dimana akan diangkat menjadi PPPK. Namun persoalan ketersediaan anggaran yang saat ini perlu menjadi perhatian.

“Kita akan memperhatikan kesediaan anggaran daerah. Jadi akan dilihat nanti,” imbuhnya.

Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menuturkan z rakor ini untuk pengawasan pengendalian agar ASN netral pada Pemilu 2024.

“Kita terus berupaya agar seluruh ASN kita netral pada Pemilu 2024. Ini sangat penting sesuai arahan pimpinan pusat, tidak boleh memihak dan tidak terlibat politik praktis,” tandasnya.(rls)

 

Pos terkait