Pemimpin Umum Derap Sulteng,com. Basri M.Julunau (foto:dok)
Laporan : Suleman Dj.Latantu
Buol,50Detik.Com. Perbincangan tentang Sikap sejumlah pejabat eselon II Pemkab Buol yang melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulteng H.Rusdy Mastura di ruang kerjanya pekan lalu, kini makin seru.
Setelah sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda serta mantan Pamong sekaligus mantan Sekda Buol Drs.Abdul Hamid Lakuntu mengungkapkan statemenya seputar masalah tersebut. Kini giliran Basri M. Julunau selaku Pemimpin Umum Derap Sulteng,Com angkat bicara.
Menurutnya, jika benar adanya pertemuan sejumlah pejabat eselon II Pemda Buol dengan Gubernur Sulteng mengatasnakan Aliansi Pejabat Eselon II Pemda Buol dengan tujuan membicarakan penunjukan Penjabat Bupati Buol dinilai adalah sebuah kekeliruan besar dan tidak terpuji. Karena mereka sudah masuk dalam domain politik praktis dan sudah melanggar disiplin ASN yang diatur dalam PP nomor 94 tahun 2021. Dan yang perlu digaris bawahi, bahwa kewenangan penunjukan penjabat Bupati itu adalah hak reograrif Gubernur selaku pejabat negara perpanjangan tangan pemerintah pusat, ujar Basri kepada media ini.
Sementara menanggapi pertanyaan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Drs. Abdulah Lamase sebagaimana dilansir media ini bahwa pertemuan itu sebelumnya tidak direncanakan yang sifatnya hanya silaturahmi, itu perlu dicermati lebih jauh. Karena menurut Abdullah, rencana pertemuan itu muncul secara tiba-tiba ketika mereka secara kebetulan ketemu di Palu.
” Saya tidak yakin, jika sejumah pimpinan OPD itu secara kebetulan ketemu di Palu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai tupoksinya masing masing. Dan terkait pertemuan mereka dengan Pak Gubernur, saya kira wajar wajar saja kalau hanya sekedar silahtuhrami biasa. Tapi yang menjadi soal adalah agenda pertemuan itu ada muatan politis terkait penunjukan penjabat Bupati dan mengatasnamakan Aliansi. Jadi, ini yang perlu diperjelas apakah benar pertemuan itu mengatasnamakan Aliansi atau bagaimana. Jika, tidak hal itu tidak benar, maka tentunya mereka harus mengklarifikasi atau menyampaikan somasi kepada salah satu media yang pertama kali melansir agenda pertemuan mereka itu di Palu” papar Basri.
“Pertemuan itu sifatnya silahturahimi dan tidak membawa misi membicarakan calon Penjabat Bupati Buol apalagi mengatasnamakan Aliansi” jelas Kadis Dikjar Buol Drs.Abdulah Lamase seperti dilansir sebelumnya.
Sementara mengutip pemberitaan media Kaili Post di Palu, pada kesempatan pertemuan itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buol Moh Yamin Rahim dalam perbincanganya dengan Gubenur Sulteng menyampaikan kondisi Pemerintahan Kabupaten Buol saat ini dan menghadapi menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Buol.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sulteng H.Rusdy Mastura dengan tegas menyampaikan bahwa ia akan mengusulkan Penjabat Bupati Buol yang tegas dan netral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
” Penjabat Bupati Buol harus orang netral tidak memihak kepada siapapun”, tekan Gubernur dihadapan sejumlah pejabat eselon II Pemda Buol.
Menurut Gubernur, Buol memiliki banyak kader aparatur yang berkualitas yang nantinya akan memberi dampak kepada pembangunan daerah Sulteng pada umumnya. Menyusul daerah Buol lanjutnya, juga memiliki potensi SDA yang sangat besar. Dan kedepan dapat menjadi wilayah tempat industri strategis seperti Batam karena dekat dengan Gorontalo dan IKN, tandas Gubernur
Hingga akhir pertemuan itu sebagaimana dilansir media Kaili Post, Aliansi Pejabat Eselon II Pemkab Buol tidak sempat menyebut nama siapa siapa saja yang layak sebagai penjabat Bupati Buol.
