Pemkab Pasangkayu Raih Opini WTP dari BPK-RI untuk Ke-9 Kalinya Berturut-turut!

Pasangkayu,50detik.com- Berita gembira datang dari Kabupaten Pasangkayu! Pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.

Sekda Pasangkayu M Zain Machmoed mewakili Bupati Pasangkayu menerima LHP BPK yang diserahkan oleh Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK RI Dwi Sabardiana didampingi Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulbar Muhammad Ali Porseni Baso.

Penghargaan ini diserahkan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju pada Senin, (3/6/2024).

Pencapaian ini merupakan prestasi luar biasa bagi Pemkab Pasangkayu, karena menandakan bahwa selama 9 tahun berturut-turut, sejak Tahun Anggaran 2015 hingga 2023, pengelolaan keuangan daerah di Pasangkayu telah mendapatkan pengakuan dari BPK-RI sebagai transparan dan akuntabel.

Opini WTP ini diraih berkat kerja keras dan dedikasi seluruh perangkat daerah di lingkup Pemkab Pasangkayu, baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan, dalam menjalankan proses pelaksanaan anggaran dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan ini juga menjadi indikator bahwa Pemkab Pasangkayu berkomitmen untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pencapaian opini WTP ini merupakan opini WTP ke-3 yang diraih di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu, H. Yaumil Ambo Djiwa dan Dr. Herny Agus Ambo Djiwa, dalam periode RPJMD 2021-2026.

Hal ini menunjukkan komitmen kuat Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di Kabupaten Pasangkayu.

Prestasi membanggakan ini patut diapresiasi dan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Pasangkayu untuk terus meningkatkan kinerja dan komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan transparan di masa depan. (*)

 

 

Pos terkait