foto: Humas Pemprov Sulbar
Mamuju, 50detik.com– Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik langsung ‘tancap gas’ untuk menggerakkan roda pemerintahan dalam rangka percepatan pembangunan di Sulbar.
Menurut Akmal Malik, sangat penting adanya akselerasi dan transofrmasi digital dalam melakukan perencanaan monitoring dan evaluasi, sehingga tidak perlu lagi dilakukan secara manual.
Akmal yang baru sepekan menjalan tugasnya sebagai pejabat Gubernur Sulbar, mendorong Bappeda Sulbar untuk melakukan pengelompokkan dalam melakukan perencana sistem gerakan cepat.
“Saya ingin mendorong Bappeda, dan kita semua untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, karena saya belum melihat adanya sinkronisasi, untuk itulah kita sama-sama mencarikan solusinya sehingga bisa dilakukan secara cepat,”kata Akmal pada temu pimpinan OPD di Ruang Kenari Hotel Maleo Mamuju, 19 Mei 2022 malam.
Dirjen Otda Kemendagri itu meminta pimpinan OPD memberikan penjelasan terhadap permasalahan dan kendala yang dialami.
Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana mengungkapkan permasalahan utama yang dihadapi adalah belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
Selain itu, Katanya, masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya perencana, dan belum optimalnya koordinasi serta sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah.
Ia juga mengurai belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, serta belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan.
Sementara Inspektur Inspektorat, Muh. Natsir menyampaikan terkait permasalahan pada sumber daya manusia, dimana masih kurangnya sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi bidang pengawasan.
Selain itu, ia juga menjelaskan belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawas dengan objek pemeriksaan.
Faktor lain katanya, masih kurangnya bimbingan teknis maupun diklat kompetensi bagi pejabat fungsional auditor dan pejabat pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
Sedangkan Kepala BPKPD, Amujib menyampaikan sejumlah permasalahan pada keuangan antara lain, lambatnya laporan OPD dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
Disisi lain katanya, adanya perubahan regulasi dan sistem informasi keuangan, dan belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan
Terkait sejumlah permasalahan yang disampaikan OPD, Akmal menegaskan, setiap OPD harus melakukan langkah langkah ekstra dan percepatan dengan sistem berbasis IT.
Penulis: Masruhim Parukkai
Sumber: Humas Pemprov Sulbar melalui website sulbarprov.go.id
