Palu, 50detik.com– Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merubah numenklatur Kampung Keluarga Berencana (KB) menjadi Kampung Keluarga Berkualitas.

“Benar, perubahan numenklatur itu telah disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dr.Ir.Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip.Com saat melakukan monitoring dan evaluasi capaian program Bangga kencana di Sulawesi tengah (Sulteng) pada Radalgram melalui zoom meeting yang melibatkan Dinas P2KB Provinsi dan OPD KB kabupaten dan kota bulan Oktober lalu,” ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng, melalui pejabat Humas, Bramanda Noya, di Ruang Kerjanya. Kamis 12 November 2020.

Pria yang akrab disapa Bram itu menjelaskan, perubahan itu bertujuan untuk meningkatkan kesertaan KB juga menurunkan unmet need, sekaligus menurunkan angka kemiskinan, stunting dan kematian ibu dan anak. Serta adanya pengklasifikasian Kampung KB tingkat dasar, Berkembang, Mandiri dan Berkelanjutan berdasarkan kondisi input, proses, outcome.

Sederhananya adalah, lanjut Bram. Perubahan baru ini ialah, agar dengan numenklatur baru ini bisa menciptakan sinergitas program antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten terhadap Kampung KB menjadi lebih banyak.

Mengutip penjelasan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng, Bram menyampaikan, apa yang selama ini dikelola secara sederhana, yang orientasinya masih sekitar KB. Menurut dia, hal tersebut patut terus dikembangkan.

“Harus lebih berpikir secara holistik tentang manfaat kampung KB, sejauh mana kita mampu melakukan kegiatan yang terpadu itu, menjadi salah satu indikator keberhasilan,” jelasnya.

Lebih jauh, Bram menjelaskan, tampil dengan nuansa baru dengan memperkenalkan Kampung Keluarga Berkualitas, agar masyarakat tidak berpendapat bahwa program Kampung KB hanya mau mengajak masyarakat untuk ikut ber KB, atau ikut menggunakan alat-alat kontrasepsi. Tetapi membangun kampung dari seluruh sektor, baik ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

“Dengan perubahan ini, kami di BKKBN ingin menegaskan bahwa Kampung KB ini bukan milik BKKBN atau milik OPD teknis di kabupaten, tetapi milik semua pihak, baik OPD pemerintah maupun swasta. Maka kami mengajak pemerintah daerah untuk duduk bersama merancang program bersama, saling sinergi untuk membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu dari Kampung KB,” tandasnya.

Sumber: Humas BKKBN Sulteng