Perjalanan dilanjutkan menuju kabupaten Poso, tepatnya di Torau di tepian danau Poso Tentena kecamatan Pamona Puse Lembah. Tiba jam 02.30 dinihari disambut udara dingin berkabut.
Lelah dan penat terbayar lunas ketika fajar menampilkan panorama indah danau purba yang terbesar ke 3 di Indonesia itu. Kopi pahit melengkapi suasana kebatinan di Daerah eks konflik yang kini telah jauh berbenah dengan pembangunan luar biasa.
Ini bukan sekedar perjalanan untuk lakukan sebuah tugas pelatihan biasa, tapi ini adalah perjalanan nostalgia saat merajut perdamaian pasca Deklarasi Malino 2001 dahulu. Keramahan dan senyum manis wanita khas Pamona melengkapi pagi yang indah.
Hari itu 5 Oktober 2023 tepat Hari Angkatan Bersenjata RI digelar Bimbingan Tehnis Penyelenggara Pemilu khususnya para Pengawas Kecamatan dan Kepala Sekretariat se Kabupaten Poso dengan jumlah 76 peserta dari 19 kecamatan.
Ini adalah perhelatan luar biasa sama halnya dengan kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebelumnya dimana Bawaslu kabupaten Poso bisa menghadirkan lengkap seluruh pasukan pengawasnya di setiap kecamatan.
Tekad untuk menyelenggarakan pengawasan yang efektif pada Pemilu serentak tahun 2024 akan datang tergambar jelas bukan saja pada wajah para komisioner melainkan pada seluruh peserta dimana yel yel Cegah, Laporkan dan Tindaki !!! menggema saat pembukaan.
Ada 2 materi yang disampaikan. Pertama soal Peningkatan Pelayanan Publik dengan 14 Standard Pelayanan Publik yang harus dibenahi dan kedua soal Penerapan Manajemen Resiko Pemilu 2024. Tak mudah bagi Bawaslu kabupaten Poso untuk menyelenggarakan pengawasan yang efektif bila kantor sekretariat di 19 kecamatan tak bisa memenuhi kewajiban pelayanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Memperkenalan dan mendorong penerapan 14 Standard Pelayanan menjadi sebuah misi khusus agar para pengawas bukan saja bisa menyelenggarakan pelayanan yang efektif akan tetapi sebaliknya mereka bisa diberikan perlindungan hukum dalam bekerja dimana dimaklumi bahwa pekerjaan mereka rentan alami berbagai macam tindak pelanggaran, maladministrasi dan pelanggaran etik.
Sungguh luar biasa setengah hari penuh alokasi waktu diberikan panitia untuk penyampaian materi ini. Jelas Bawaslu berharap bimtek ini bisa menjadi turning point lakukan perubahan pelayanan untuk kembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengawas yang sebelumnya menghadapi banyak deviasi.
Tekad membangun reputasi dan sinergitas seluruh stakeholders dalam pengawasan sebagaimana harapan Sekretaris Bawaslu menjadi pijakan agar Pemilu 2024 nanti berjalan efektif, jujur, adil dan berkualitas serta berintegritas.
Selepas makan siang kami menikmati suguhan ikan bakar mujahir yang lezat khas Pamona dengan ikan woku balanga Mujahir sebagai penyempurna sajian makan siang yang tak bisa dilupakan. Poso memang pembeda.
Leoas break Ishoma tepat jam 14.00 kami melanjutkan materi bimtek diaman antusias peserta terlihat dari kehadiran di ruang pertemuan. Lagi lagi panitia memberikan alokasi yang luang hingga jelang pukul 5 sore.
Materi bimtek kali ini soal manajemen resiko pemilu 2004 yang harus di terapkan benar benar oleh para pengawas. Pemilu 2024 tak noleh mengulang Pemilu serentak tahun 2019 dimana banyak pelanggaran terjadi dan utamanya tak noleh lagi ada korban kematian bagi penyelenggara. Semuanya harus disiapkan sedemikian rupa, karena kita tak boleh jatuh di lubang yang sama. Pemetaan resiko sudah digambarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu 2024 dan Bawaslu kabupaten Poso harus kuat hadapi serbuan Money Politik.
Netralitas ASN, Netralitas Kepala Daerah, Oknum Kecamatan, hingga Kepala Kepala desa yang rawan dalam penggunaan dana DD/ADD untuk kepentingan politik, dan masih banyak lagi termasuk dalam kecurangan perhitungan suara di TPS hingga pengisian Hologram.
Untuk hadapi kerawanan kerawanan tersebut didorong pengawas menggunakan banyak inovasi pengawasan utamanya mengajak seluruh stakeholders mulai mahasiswa, pemuda, aktifis organisasi perempuan, babinsa, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta organisasi kemasyarakatan dan yang lainnya untuk bisa menjadi relawan pemantau dan oengawas pemilu bersama sama bahu membahi dengan Bawaslu.
Pendekatan PENTAHELIX bisa menjadi rujukan dan diterapkan olehnya dalam materi pendekatan ini diperkenalkan. Tapi ini tidak cukup karena amat sangat bergantung pada kapasitas pengawas di kexamatan itu ssndiri.
Olehnya, pada sesi akhir diperkenalkan matriks ESQ Ary Ginandjar untuk memotivasi lahirnya pengawas pemilu mencapai Level 7 Pengawas. Materi ini bisa mengefektifkan kerja pengawasan dimana pengawas bisa menemukan jati diri dan tujuan pengawasan dimana komitmen untuk selenggarakan oengawasan yang efektif untuk Pemilu 2024.
Pelaksanaan Bimtek hari pertamapun selesai. Menjadi kepuasan tersendiri dimana tugas memberikan kontribusi pengeahuan dan ketrampilan bisa ditunaikan. Semua kembali kepada masing masing peserta.
Perpisahan sementara harus terjadi dan air mata lepas begitu saja. Semoga adik adikku bisa mengemban amanah yang dititipkan Negara pada mereka para pengawas.
Kita Sei Sakompo, kehidupan harus berjalan. Harapan kabupaten Poso menjadi negeri yang demokratis sangat banyak bergantung pada peran peran penyelenggara pemilu. Seperti sebelumnya komisioner Banggai mengantar balik hingga ke Poso maka komisioner Posopun mengantarkan saya kembali ke kota Palu dengan selamat. Kita adalah bersaudara dan BAWASLU adalah tonggak demokrasi yang sesungguhnya. Wassalam.
Tentena- Palu, 6 Oktober 2023
SOFYAN FARID LEMBAH
Social Worker
