Poso, 50detik.com— Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Maria Ernawati,MM., terus melakukan penggalangan mitra untuk percepatan penurunan stunting di Sulawesi Tengah serta kesuksesan Program Bangga Kencana. Pada Jumat, (30/04), melakukan audiensi dilanjutkan rapat tertutup dengan Bupati Poso di Ruang kerjanya.

Kesempatan itu, Bupati Poso, dr. Verna G.M.Inkiriwang didampingi Kepala Dinas P2KB dr.Djani Moula,MM dan jajaran menerima kunjungan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam keterangannya Maria Ernawati mengungkapkan bahwasannya dengan adanya penunjukan BKKBN sebagai leading sektor penurunan stunting, BKKBN Sulawesi Tengah sangat membutuhkan dukungan lintas sejtor khususnya pemerintah daerah untuk bersama sama melakukan percepatan penurunan stunting, yang merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia tersebut.

“Tahun 2024 Bapak Presiden mengharapkan stunting ada di angka 14% , ini berarti saat ini hanya mempunyai waktu efektif 3,5 tahun untuk percepatan penurunan ini. Oleh karena itu kami mohon dukungan Ibu untuk membantu dan memberikan dukungan untuk percepatan penurunan stunting ini” Tutur Erna.

Menurut Beliau Peran di Pemerintah Daerah sangat diperlukan mengingat kasus penangan stunting harus dilakukan sejak dari tingkat hulu yaitu keluarga.

Sementara itu, Bupat Poso siap untuk turut berpartisipasi dalam program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) dengan peningkatan sinergitas lintas sektor di Kabupaten Poso.

“Dua periode saya menjadi wakil rakyat di Senayan, Program seperti Kampung KB, Genre, lansia, stunting dan yang ada dalam program bangga kencana ini saya sangat pahami, sebagai mitra di Sulteng khususnya di Poso Kami akan melakukan koordinasi dengan jajaran Kepala Dinas untuk mendukung Program Bangga Kencana, kami harapkan dengan adanya program ini dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pengendalian penduduk,” ungkap Runner Up Miss Indonesia 2007

Verna menambahkan, dengan adanya audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Poso mendapat banyak input terutama bagaimana mengendalikan penduduk dan juga kesejahteraan ibu dan anak khususnya di Kabupaten Poso harus terus diperhatikan mengingat pencapaian program masih di bawah rata rata Provinsi Sulawesi Tengah.

“Kami meminta pihak teknis seperti Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB) juga turut bersinergi dan berkolaborasi dengan OPD lainnya,” pungkasnya.

SUMBER: humas bkkbn sulteng