Palu, 50detik.com–Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah mendapat kunjungan dari Direktorat Teknologi Informasi dan Data BKKBN dalam rangka monitoring evaluasi Pendataan Keluarga 2021.

Direktur Teknologi Informasi dan Data Dr. Mahyuzar, M.Si, mengatakan “perlu pemahaman bersama dan komunikasi yang terbuka dari Pusat hingga ke kab/kota di daerah diantaranya mengenai DAK, perlunya harmonisasi Dana DAK dan APBD di daerah, Kita ajak ngobrol dengan bupatinya supaya bupati, gubernur tahu, tetapi jangan dimanfaatkan ada dana DAK malah dana di daerah dikurangi yg sering saya dengar gara2 DAK malah anggaran diilangkan oleh DPR Menyampaikan kepada pimpinan di daerah mengenai dana DAK “Ini hanya dana pendukung, jangan dianggap sebagai dana utama”

Harapan P2KB provinsi ada komunikasi yang terbuka dan tersistem dalam penyusunan DAK Menginformasikan secara berjenjang dan yang terakhir diverifikasi oleh provinsi, mekanismenya diperbaiki Dengan munculnya perban no 3 2020 penjabaran UU no 23, sudah jelas Kewenangan pusat, provinsi dan kab/kota Seperti kesehatan, Ada dana DAK Kab/Kota dan kalau bisa ada dana Dekonsentrasi di Provinsi.

Kaper Erna “Dari seluruh area kita 60% suport jaringan, ini menjadi salah satu kendala PK21”

Menurut Mahyuzar “Kewenangan terkait jaringan dari kominfo Kami meminta kepada kominfo supaya mendukung legiatan PK21 dan Kominfo telah menyampaikan/mengingatkan kepada vendor untuk memperkuat jaringan di semua wilayah“

Adanya penganggaran DAK fisik bagi wilayah yg tdk ada jaringan, diijinkan mengadakan perangkat memperkuat jaringan dan menyewa jaringannya menggunakan BOKB Dana penguatan infrastruktur SIGA
Menurut Erna “Untuk monev PK di provinsi sulteng, karena anggaran perdis kita terbatas, erna berharap bersama p2kb provinsi berkolaborasi membuat tim untuk turun bersama.”

SUMBER: humas BKKBN Sulteng