Kejari Buol Tidak Hadir Sidang Perdana Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

Humas PN Buol Agung Syahputra,SH.MH

Laporan : Suleman Dj. Latantu

BUOL, 50Detik.Com. Setelah tertunda beberapa hari, akhirnya Pengadilan Negeri Buol resmi menggelar sidang praperadilan yang diajukan kuasa hukum Ramli K Sulu Dr.Irwanto Lubis,SH,MH terkait penetapan Ramli K.Sulu sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Buol dalam kasus dugaan korupsi pembangunan proyek air bersih di Desa Bunobogu yang dibiayai anggaran DAK Afirmasi tahun 2019.

Namun pada sidang perdana Selasa (18/1-2022) pihak Kejari Buol selaku termohon tidak menghadiri sidang tersebut.

Kuasa Hukum Ramli K. Sulu, Dr. Irwanto Lubis,SH.MH, saat gelar konfrensi Pers dengan sejumlah wartawan

Humas Pengadilan Negeri Buol, Agung Syahputra, SH.MH yang juga selaku Hakim tunggal pada gugatan praperadilan tersebut mengatakan meskipun  pihak termohon tidak hadir namun persidangan pertama tetap dapat dilaksanakan dengan agenda pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dari pemohon yang dalam hal ini diwakili kuasa hukum.

” Saya sudah periksa semuanya sah, baik itu surat kuasa, kartu tanda advokat masih berlaku dan berita acara sumpah ada, jadi tidak ada lagi masalah dengan legal standing dan kehadiran dari kuasa hukum pemohon. Dan menyusul akan dilakukan lagi pemanggilan kepada termohon pada agenda sidang berikutnya,” jelas Agung Syahputra kepada wartawan

Jika pada pemanggilan berikut yang dijadwalkan  25 Januari 2022 pihak termohon tidak hadir lagi lanjut Agung maka pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa harus dihadiri termohon.  tegas Humas PN Buol Agung Syahputra.SH.MH

Praperadilan itu ditempuh Kades Tamit melalui kuasa hukumnya Irwanto Lubis atas dugaan kejanggalan proses hukum terhadap Ramli.
Diduga tim penyidik Kejaksaan Negeri Buol tidak profesional dalam menangani perkara dugaan korupsi proyek penangkapan air bersih di desa Bonubogu dan Bonubogu Selatan tahun anggaran 2019.

“Ada kejanggalan dalam penetapan klien kami sebagai tersangka. Karena jaksa penyidik tidak dapat menunjukkan 2 alat bukti,”kata Dr.Irwanto Lubis,SH,MH dan di dampingi dua pengaca lainnya masing masing, Aan Achbar, SH.MH dan Ismail Majid, SH melalui konfrensi Pers.

Menurut pengacara yang mantan anggota DPRD Sulteng itu, diduga jaksa penyidik meminta uang terhadap kliennya dan 6 orang lainnya masing-masing Rp,75 juta.
“Menurut klien kami dan beberapa sumber lain, bahwa jaksa penyidik meminta uang kepada terperiksa masing-masing Rp,75 juta.

Dan jika tidak menyetor akan di jadikan tersangka. Dan dari 7 orang terperiksa hanya dua orang yang tidak menyetor sebesar yang ditentukan pihak Jaksa penyidik, sehingga mereka ditetapkan sebagai tersangka yakni klien kami yakni pak Ramly dan PPK inisial MM,”tegas Irwanto.

Irwanto menegaskan bahwa banyak kejanggalan dalam proses hukum yang menjerat kliennya sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Makanya ditempuhlah praperadilan.

Karena mestinya yang ditersangkakan itu direksi CV.Laju Sedayung, sebab secara hukum ada perikatan yang tercantum dalam kontrak kerja saat proyek itu dilaksanakan dan ditanda tangani.
“Sedangkan klien kami hanya pelaksana di lapangan. Artinya semua keuangan proyek yang dibiayai dana alokasi khusus (DAK) afirmasi itu berada ditangan pihak perusahaan sebagaimana dengan kontrak kerja yang ditanda tangani pemilik perusahaan (Direksi),”jelas mantan politisi PKB itu.

Sementara itu Kajari Buol Lufti Akbar,SH,MH yang dikonfirmasi via telpon chat di whatsappnya sampai berita ini naik tayang belum memberikan respon.***

Pos terkait