Kades Baru Main ‘Pecat’, Korban Mengadu ke Dewan

Oleh : Mulyadi T Bua

Bangkep50detik.com-Enam orang perangkat Desa Leme-Leme Bungin, Kecamatan Buko, akhirnya melaporkan Jasanudin Jani ke DPRD Bangkep, karena aksinya main pecat.

Para perangkat desa tersebut ‘dipecat’ oleh Kades yang baru saja dilantik beberapa bulan silam itu, dengan cara dipaksa untuk tidak masuk kantor, tak lama kemudian menerbitkan surat keputusan pemberhentian. Selain adanya desakan puluhan warga melalui surat pernyataan yang ditanda-tangani, alasan lain juga pihaknya belum menemukan regulasi perpanjangan perangkat desa pasca pergantian Kades.

Atas tindakannya itu enam perangkat desa yang di pecat itu mengadukan persoalan itu ke Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Bangkep. Gayung bersambut, dewan melalui Komisi I, langsung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Selasa (5/4/2022).

Dalam RDP yang dipimpin langsung ketua Komisi I Dewan Bangkep Irwanto T Bua, salah seorang ‘korban pemcatan’ mengatakan, menganggap surat keputusan kepala desa itu tidak sesuai prosedur atau cacat hukum dan terkesan sepihak.

Pasalnya, surat pemberhentian itu langsung diterbitkan begitu saja tanpa ada peringatan pertama dan kedua.

“Kami tidak merasa membuat kesalahan, tiba-tiba langsung diberikan surat pemecatan,” ungkapnya.

Setelah mendengar hal itu, Iwan Bua sapaan akrab Ketua Komisi I, meminta kepada Jasanudin Jani untuk menjelaskan acuannya untuk menerbitkan SK pemecatan kepada enam orang perangkat desanya.

Menurut Jasanudin Jani, salah satu alasan krusial adalah memenuhi surat yang ditanda-tangani oleh puluhan warga, yang meminta agar ke enam aparat tersebut untuk segera di berhentikan.

“Hal itulah yang kemudian saya konsultasikan dengan pihak kecamatan Buko baik secara langsung maupun melalui surat. Selanjutnya saya berkesimpulan untuk memberhentikan mereka dengan menerbitkan SK. Hal itu saya lakukan agar roda pemerintahan segera berjalan dengan normal,” paparnya.

Setelah penjelasan itu, kepala Dinas PMD Bangkep Rahmad Labou, menanggapinya dengan memberikan statemen dalam RDP tersebut, bahwa pihaknya akan mengevaluasi kembali kinerja dengan mengambil langkah mediasi terhadap aparat desa yang di pecat dan yang baru di angkat menjadi perangkat desa. Endingnya Rahmad Labou meminta kepada Jasanudin Jani untuk mencabut SK Pemecatan tersebut.

Selama hampir dua jam rapat itu, akhirnya menyimpulkan bahwa melalui pemerintah daerah untuk segera menginstruksikan kepada kelapa desa agar mencabut SK pemecatan.

“Secara kelembagaan kami akan menerbitkan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar segera menginstruksi kepada Kades Leme-leme Bungin untuk mencabut SK, termasuk melakukan pembinaan kepada seluruh kepala desa agar menaati regulasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah desa,” ujarnya.

Iwan Bua menambahkan, banyaknya persoalan di tingkat desa khususnya terkait dengan kinerja pemerintahan desa, salah satu bentuk kegagalan pemerintah daerah karena tidak mempu memberikan pembinaan terhadap para kepala desa.

“Masalah pemecatan aparat seperti ini sudah sering terjadi, dan kita sudah pernah menyurati pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap para kepada desa agar kejadian pemecatan aparat tidak terulang lagi,” tandas mantan wartawan ini.*

 

Pos terkait