Laporan : Mulyadi

Bangkep50detik.com-Rumor terkait adanya intervensi pihak tertentu terhadap Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) di Banggai Kepulauan semakin menguat.

Salah satu mama disebut-sebut menjadi titik sentral dalam rumor tersebut adalah Salim J Tanasa (Wabup Bangkep) yang diduga sebagai aktor yang mengintervensi ULP. Namun dugaan publik itu ditampik, dia memberikan klarifikasi publik setelah ramai media massa memberitakannya.

Salim dengan tegas membantah tentang adanya tudingan keterlibatannya dalam proses penentuan pemenang lelang di ULP. Orang nomor dua di Bangkep itu, mengatakan tidak pernah ikut campur dengan masalah penentuan pemenang lelang di ULP.

Namun bantahan itu tak sanggup menurunkan ‘tensi’ publik untuk terus meringsek masuk dan menekan institusi agar segera dibuktikan siapa yamg bermain dibelakang layar dalam penentuan tender pengadaan barang dan jasa di ULP Bangkep.

Tekanan publik semakin kencang, sehingga institusi yang berkompeten soal persoalan tadi, ‘membidik’ kasus tesebut untuk kemudian diseriusi dan dibicarakan secara konstitusi di lembaganya.

Buktinya, legislator muda dari fraksi Golkar Irwanto T Bua, yang belakangan ini lantang menyuarakan kritikannya, kepada wartawan Sabtu (3/7), Irwanto mengingatkan agar ULP taat terhadap aturan dalam kerjanya menyeleksi calon pemenang lelang.

Mantan aktifis dan jurnalis ini, mengaku telah mengatungi sejumlah bukti yang mengarah dugaan adanya intervensi pihak luar terhadap ULP.

“Ada rekaman “orang dalam” ULP, yang mengaku diintervensi oleh oknum orang penting di Bangkep,” ujar Iwan sapaan Irwanto.

Dia, mengajak semua pihak untuk mengawal kerja ULP. “Kawan-kawan pers dan LSM, mari kita kawal bersama-sama proses lelang di ULP,” ajaknya.

Secara konstitusional dan atas nama Kelembagaan, Fraksi Golkar Bintang Persatuan DPRD Bangkep, Iwan memastikan akan mengusulkan kepada pimpinan lembaganya agar di buatkan Panitia Khusus (Pansus) angket terhadap dugaan adanya intervensi terhadap ULP.

“Saya Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan, saya akan mengusulkan Pansus angket. Jika terbukti, rekomendasi eksternal akan disampaikan ke penegak hukum. Rekomendasinya ke kepolisian, kejaksaan dan bila ditemukan adanya pejabat daerah yang terlibat. Bahkan rekomendasinya akan disampaikan pula ke KPK,” tandasnya.***