Sektretaris Kabupaten Buol Drs. Muhamad Sufrizal Yusuf, M.Si

Laporan : Suleman Dj. Latantu

BU0L 50DetikCom.. Jelang akan berahirnya masa Jabatan Bupati Buol H Amirudin Rauf pada bulan Oktober tahun 2022, permasalahan dugaan kasus, satu persatu kini mulai muncul kepermukaan melalui jejaring media sosial. Seperti halnya dugaan kasus terkait proses seleksi penerimaan CPNS tahun 2021 serta masalah pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah tahun 2020 yang diduga diintervensi oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Buol.

Khusus seleksi penerimaan CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian, dan Pengembangan SDM Kabupatem Buol bulan September, melalui media sosial, mencuat dugaan adanya permainan untuk meloloskan sejumlah peserta seleksi CPNS pada proses seleksi tahap 1. Akibat makin gencarnya opini yang bergulir di madia sosial tentang dugaan tersebut, akhirnya Bupati Buol H. Amiruddin Rauf, mengambil kebijakan menon aktifkan sementara Drs. Mohammad (Agus Lahamade) dari Jabatanya sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Buol.

Penonaktifan Kepala BKPSDM Drs Mohammad itu, lebih disebabkan dugaan adanya permainan. Dimana dalam proses seleksi penerimaan CPNS tersebut, terindikasi adanya penggunaan dua server untuk menentukan nilai tertinggi sejumlah CPNS lainnya dari luar daerah Kabupaten Buol. Sementara terkait dengan penonaktifan sementara dari jabatanya sebagai Kepala BPSDM, Muhamad alias Agus Lahamade merasa ada standar ganda yang diberlakukan Bupati Buol terhadap dirinya.

  1. “Ini kan baru dugaan. Untuk membuktikanya, tim Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) Insfektorat Kabupaten Buol, saat ini sedang melakukan pemeriksaan khusus terhadap Muhammad. Makanya beliau dinonaktifkan sementara, tujuanya untuk proses pemeriksaan khusus yang sedang dilakukan. Dan untuk proses pelaksanaan tugas selanjutnya pada BKPSDM, juga untuk sementara Bupati Buol telah menunjuk dirinya melakukan tugas rangkap di BKPSDM ”, ujar Sektretaris Kabupaten Buol Drs. Muhamad Sufrizal Yusuf, M.Si seperti yang dilansir sejumlah media lainnya.

Dijelaskanya terkait masalah tersebut, lanjut Sufrizal, Pemkab akan menyerap sekaligus menindaklanjuti informasi yang beredar dimasyarakat terhadap dugaan tersebut. Dan untuk diketahui, pelaksanaan seleksi sepenuhnya adalah kewenangan pusat dengan menggunakan “Compterised Assistance Tast di seluruh Indonesia. Sehingga tentunya pelaksanaan seleksinya sangat Akuntabel dan Transfaransi. Dan seleksi yang telah selesai dilaksanakan itu baru Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) tahap 1. Dan bagi peserta yang lolos SKD maka selanjutnya akan mengikuti seleksi tahap 2 yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada bulan November 2021.

Selaim itu, soal pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) reguler bidang pendidikan tahun 2020, juga saat ini menjadi topik yang hangat diperbincangkan di media sosial. Bahkan permasalahanya saat ini sudah sampai pada tahap proses penyelidikan dirana hukum Tipikor Polres Buol.

Salah seorang pegiat media sosial Ismail Domut melalui akunya secara terbuka menyoroti proses pengelolaan DAK tahun 2020 yang dialokasikan untuk kegiatan fisik seluruh sarana dan prasarana pendidikan, PAUD, SD,SMP,DAN SKB se Kabupaten Buol, dengan alokai pagu anggaran DAK keseluruhan sekitar Rp 31,6 miliar.

Permasalahanya kata Ismail, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan fisik sesuai Juknis yang seharusnya dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah kerjasama dengan pihak ketiga, kenyataanya pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol justru campur tangan mengitervensi pengelolaan anggaran tersebut.

“Ini luar biasa perilaku kebijakan yang dilakukan oknum pada Dinas terkait itu. Dan disinyalir, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Drs. Muh Kasim Rauf, sangat mengetahui adanya permainan yang dilakukan oknum pejabat lain dibawahnya. Namun Pak Kadis, diduga tidak mampu mengendalikan dan memberi sanksi. Malah sebaliknya terkesan, justru melakukan pembiaran terhadap oknum pejabat yang notabene ASN dilingkungan Dinas pendidikan dan Kebudayaan yang ia pimpin saat ini” papar Ismail melalui cuitanya diakun medsos miliknya.

Selanjutnya Ismail menyebutkan terkait pengelolaan anggaran DAK tahun 2020 sekitar Rp 36,6 milyar, sebelumnya sudah menjadi temuan BPK RI Perwakilan Palu. Berdasarkan rekomondasi Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 10 .B/LHP/XII.PLU/05/2021 tanggal 22 Mei 2021 atas belanja swakelola anggaran yang bersumber dari DAK fisik reguler dan Afirmasi bidang pendidikan tahun 2020 terdapat sejumlah temuan ketimpangan yang pada akhirnya sejumlah Kepala Sekolah SMP terpaksa harus berhadapan dengan proses hukum di Tifikor.

“Kasian kami Pak, kami jadi korban akibat adanya campur tangan pihak Dinas. Keluhan sejumlah Kepala Sekolah itu disampaikan langsung kepada saya terkait adanya campur tangan oknum pejabat di Dinas dalam hal pengelolaan DAK tersebut”, tutur Ismail melalui cuitanya di medsos.

Sementara Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Drs. Moh Kasim Rauf yang dihubungi media ini melalui telpon untuk keperluan konfirmasi hingga belum berhasil. Meskipun beberapa kali dihubungi dengan nada panggilan masuk namun Kadis tidak pernah mengangkat telponya.