Jakarta, 50detik.com– Pemerintah merencanakan melakukan pembatasan pendistribusian gas LPG 3 kg kepada masyarakat mulai tahun 2023 mendatang.
“Pemerintah harus memastikan lebih dulu akurasi basis data yang akan digunakan untuk pembatasan distribusi LPG 3 kg itu. Jangan sampai ada masyarakat miskin yang malah tidak terdata, sehingga
makin menyulitkan masyarakat, ” ungkap Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengutip laman dpr.go.id, Minggu (18/12/2022).
Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Pemerintah harus dapat memastikan bahwa penggunaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai dasar pembatasan pendistribusian LPG 3 kg memang benar-benar efektif dan akurat sehingga tidak menyulitkan masyarakat.
Mulyanto menyebutkan, di satu sisi memang rencana pembatasan distribusi ini harus dilaksanakan mengingat beban APBN saat ini cukup berat. Apalagi ketika harga LPG internasional dan nilai tukar dollar AS kian melambung. Selain itu pembatasan ini juga perlu dilakukan agar penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran.
Mulyanto menyarankan sebaiknya Pemerintah melakukan sinkronisasi data dengan data-data yang telah ada yang selama ini dipakai secara akurat, baru melaksanakan uji coba terbatas lebih dahulu. Kemudian dievaluasi sebelum memberlakukan kebijakan ini secara luas.
Mulyanto minta Pemerintah bertahap dan konsisten dalam menerapkan kebijakan ini. Jangan seperti pembatasan BBM yang menggunakan MyPertamina yang akhirnya maju-mundur, dan malah tak terdengar lagi beritanya.
“Bagusnya dimulai dahulu dengan pembatasan BBM, agar tepat sasaran. Kalau sukses baru dilanjutkan untuk distribusi LPG. Ini perlu sinkronisasi dan persiapan yang matang. Apalagi kita tengah memasuki tahun politik. Jangan sampai menimbulkan kebisingan baru yang tidak perlu,” tandasnya. (sf/rdn)
