Laporan : Mulyadi T Bua

Bangkep50detik.com-Meski Coronavirus Disease 2019 atau Covid 19 di Banggai Kepulauan (Bangkep) Sulteng, tingkat penyebarannya masih relatif kecil, namun upaya pencegahannya perlu dilakukan sejak dini.

Kali ini DPRD Bangkep, mangambil langkah maju sebagai upaya penanganan virus itu. Dengan hak Budgeting, mereka ‘mendesak’ pemerintah untuk segera mengajukan dokumen relokasi pembiayaannya.
Melalui Rapat Paripurna Tentang Pembahasan Upaya Penanggulangan Penyebaran Coronavirus digelar Rabu (1/4/2020) di ruang sidang paripurna DPRD Bangkep. Lembaga itu menelurkan beberapa pointer, sebagai program kerja mereka, terkait kasus kesehatan yang sudah mewabah tersebut.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bangkep Rusdin Sinaling serta didampingi wakil ketua I Risal Arwie dan wakil ketua II Eko Wahyudi, salah satunya adalah masalah pendanaan dan dampak ekonomi akibat virus itu.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Bangkep Rusdin Sinaling kepada sejumlah wartawan usai sidang paripurna digelar.

“Virus Corona ini tidak bisa kita sepelekan, meski Bangkep belum ada kasus positif, DPRD dan Pemda harus bersinergi dan berkomitmen menyiapkan anggarannya. Intinya kita akan fokuskan pada penangan Covid-19,”kata Rusdin.

Senada dengan Rusdin Sinaling, wakil ketua I Risal Arwie, menuturkan alokasi pembiayaan tanggap darurat diyakininya belum cukup untuk menangani pandemi virus Corona.

“Anggaran kita masih terbatas, maka dipandang perlu agar Pemda segera mengajukan nomenklatur relokkasi pembiayaannya. Tinggal bagaimana dewan dan Pemda Bangkep menyiasati sumber dananya,” kata dia.

Ada beberapa strategi yang harus ditempuh untuk memenuhi kebutuhan biaya. Misalnya, melalui pemangkasan perjalanan dinas pejabat daerah termasuk anggota dewan. Demikian pula dengan anggaran pembangunan sejumlah proyek berskala besar (Proyek Tender-red). Olehnya, itu dewan menunggu usulan Pemda terkait relokasi anggaran penanganan wabah virus Corona.

“Kami menunggu usulan melalui TAPD dan Banggar. Nanti kita akan bahas point mana yg bisa digeser. Pemda sekarang ini masih merangcang itu,”katanya.

Lebih lanjut, waket I yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Bangkep ini menjelaskan, disituasi darurat seperti saat ini, maka kebijakan untuk meminta segera dokumen anggaran kepada pemerintah bukanlah hal naif.
Sebab langkah dewan ini sebagai upaya menjalankan filosofi penyelenggara pemerintah, yang memiliki payung hukum yang jelas.

Karena antara eksekutif dan legislatif keduanya adalah penyelenggara pemerintahan.
Apalagi ada instruksi langsung dari Presiden RI setiap daerah dapat melakukan perubahan anggaran khususnya bila terjadi tanggap darurat, terkait pencegahan penyebaran Coronanavirus 2019 itu .

“Hal ini segera dilakukan, agar tidak terjadi lockdown. Jika itu terjadi semakin berat menanganinya,” ujarnya.

Dampak Ekonomi


Soal dampak ekonomi yang diakibatkan oleh Coronavirus itu, wakil ketua II DPRD Bangkep, Eko Wahyudi mengatakan, dewan khususnya komisi III dalam waktu dekat akan terjun kelapangan untuk melakukan operasi pasar terkait pemantauan harga bahan pokok diseluruh pasar di wilayah Banggai Kepulauan.

Ini dilakukan untuk mencegah lonjakan harga yang tidak wajar. Jika ditemukan adanya lonjakan harga di pasar, lembaganya akan menerbitkan rekomendasi kepada instansi teknis agar segera mengambil langkah-langkah konkret agar harga bahan pokok dapat ditekan ke harga normal.

“Ini adalah komitmen kita, untuk meringankan beban masyarakat. Sehingga tidak berlebihan jika komisi III, terjun langsung ke pasar untuk memantau pergerakan harga bahan pokok,” pungkas Eko.***