Palu, 50detik.com– Stunting di Sulawesi Tengah dengan Kalimantan Barat hanya berbeda 0.1 %, Sulteng 29.7 % Kalbar 29.8 % (data SSGI 2021) tapi berdasarkan kasus dilapangan bahwa tidak selamanya kemiskinan menjadi faktor stunting karena banyak juga keluarga yang kaya tetapi pola asuhnya yang salah”, ungkap Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng Tenny C. Soriton, S.Sos.,MM yang didampingi Koordinator Adpin Muh. Rosni, SE, M.si dan Subkoordinator Bina Keluarga Remaja Sakkirang, S.Sos, MM, saat menghadiri rapat Persiapan Desa Pilot Project dan Pemetaan Program serta Aksi Konvergensi PPS Sulteng 2022 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng, Kamis (13/1/2022).
“Saya berharap kita bisa menggunakan datanya BKKBN hasil dari Pendataan Keluarga yang kemarin karena datanya itu by name by address, kami sudah bersurat untuk permintaan data tersebut” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dr. Sofyan Mailili, M.Kes, yang turut hadir pada rapat tersebut.
“Sesuai aturan Presiden bahwa data hasil Pendataan Keluarga 2021 tidak untuk disalahgunakan, karna menyangkut privasi data keluarga terkait data by name by address. Saya selaku koordinator Adpin tidak bisa juga mengakses langsung data itu ke by name by addressnya karena sudah ada admin yang ditunjuk untuk mengakses portal tersebut. Kepala Perwakilan juga harus menandatangani pakta integritas agar data itu tidak disalahgunakan” ungkap Koordinator Adpin Muh. Rosni, SE, M.si.
Dari hasil rapat ini diharapkan semua sektoral dapat melaksanakan tupoksinya masing-masing untuk penanganan stunting di Sulawesi Tengah. Diakhir rapat Kepala seksi Perencanaan Ekonomi II Moh. Saleh Lubis Bappeda berharap kepada Sekretaris TPPS untuk segera menandatangani Tim PPS ke Gubernur Sulawesi Tengah agar dapat menjadwalkan kembali rapat selanjutnya.
Sumber: humas bkkbn sulteng
