POSO . 50detik.com – Pasca  kejadian  pembunuhan  yang  merenggut nyawa  empat  warga  desa Kalimago, pada  Selasa, (11,5) lalu. Pemerintah daerah  kabupaten Poso,  sampai saat ini masih  menindak lanjutinya, dengan  berkoordinasi  pada sejumlah lembaga   di antaranya;  Pemerintah  daerah Provinsi Sulawesi Tengah,    Lembaga Perlindungan Saksi dan  Korban (LPSK),  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme (BNPT), dan  Satuan TNI – POLRI.

Proses  lobby   dari   daerah sampai ke   pusat ini,  Di lakukan langsung dokter Verna GM Inkiriwang,  sebagai  bupati  kabupaten Poso saat ini. Hasil komunikasi  lintas pemerintah tersebut. Telah  di peroleh  beberapa point penting salah satunya adalah  kesiapan  pemerintah pusat memberikan  santunan  kematian berjumlah  Rp. 15,000,000 (Lima Belas Juta Rupiah)   kepada  setiap  keluarga  yang menjadi   korban  pembunuhan  di desa Kalimago  beberapa waktu lalu.  Sumbangan  lain bakal   di terima   keluarga korban, adalah bantuan  partisipasi  dari  BNPT  bersifat   kerahiman

“ Sebelumnya, kami telah menurunkan   2 ton beras kepada warga  desa kalimago sebagai  wilayah  terdampak. Bantuan itu di antar langsung saat  kami melayat di tempat kejadian beberapa waktu lalu. Kami   juga telah meminta kepada pemerintah pusat agar korban  mendapat  bantuan berupa    santunan   guna  meringankan penderitaan keluarga yang di tinggalkan.

“Puji Tuhan permintaan ini   telah  mendapat persetujuan  dan sesuai kesepakatan,  sumbangan   tersebut akan di serahkan langsung  oleh  LPSK kepada  perwakilan  keluarga. Selain itu  BNPT  juga telah  tergerak  untuk  membantu keluarga  korban,  bersifat  kerahiman ,”  Terang  bupati  Verna GM Inkiriwang kepada  media ini. Selasa, (17/5) 2021.

Terkait  penanggulangan  terorisme  di Poso.  Perempuan  belum lama  menjabat  sebagai bupati  ini, telah   bertindak  dengan melaporkan  seluruh kejadian di desa  Kalimago, kepada  pemerintah Provinsi  Sulawesi Tengah, sekaligus meminta  agar  mereka secara bersama – sama  mencari  solusi  tentang  keamanan  di Sulawesi Tengah, yang telah  menjadi korban pergerakan  terorisme selama ini. Adapun kepada pemerintah pusat,  bupati dan wakil bupati poso  telah  melakukan koordinasi melalui  Menteri  sekertaris  Negara (Mensesneg), dan  sekertaris  kabinet kepresidenan.

Pemegang kursi nomor  satu di kabupaten Poso ini  berharap bahwa dengan langkah – langkah sudah di tempuh.  Maka persoalan  terorisme di poso   akan mendapat  tanggapan  dan solusi  dari  Presiden  Republik Indonesia

 

“ Pernyataan  sikap  pemerintah daerah,  Saya sendiri  dan wakil bupati  yang sampaikan    kepada Mensesneg, dan  sekertaris kabinet  presiden. Kita berharap  dengan  laporan  kami  sampaikan tersebut, bapak  Presiden  dapat  memberikan  tanggapan  serta   solusi  penyelesaian  terorisme  di  kabupaten poso. Kami  juga   terus  berkoordinasi  dengan  jajaran  aparat  keamanan  yang bertugas di daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),  tokoh perwakilan  keagamaan,  tokoh  adat,  perwakilan masyarakat, guna  membahas  langkah  dan  rancangan keputusan yang tepat.  Untuk  kemudian  kesepakatan  tersebut akan kami bawa  kepada  seluruh  penanggungjawab utama keamanan  negara,  sesuai amanat  Undang – Undang,” Ujar  mantan  DPR – RI ini  menyampaikan harapan.* Fer