POSO . 50detik.com – Pasca kejadian pembunuhan yang merenggut nyawa empat warga desa Kalimago, pada Selasa, (11,5) lalu. Pemerintah daerah kabupaten Poso, sampai saat ini masih menindak lanjutinya, dengan berkoordinasi pada sejumlah lembaga di antaranya; Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Satuan TNI – POLRI.
Proses lobby dari daerah sampai ke pusat ini, Di lakukan langsung dokter Verna GM Inkiriwang, sebagai bupati kabupaten Poso saat ini. Hasil komunikasi lintas pemerintah tersebut. Telah di peroleh beberapa point penting salah satunya adalah kesiapan pemerintah pusat memberikan santunan kematian berjumlah Rp. 15,000,000 (Lima Belas Juta Rupiah) kepada setiap keluarga yang menjadi korban pembunuhan di desa Kalimago beberapa waktu lalu. Sumbangan lain bakal di terima keluarga korban, adalah bantuan partisipasi dari BNPT bersifat kerahiman
“ Sebelumnya, kami telah menurunkan 2 ton beras kepada warga desa kalimago sebagai wilayah terdampak. Bantuan itu di antar langsung saat kami melayat di tempat kejadian beberapa waktu lalu. Kami juga telah meminta kepada pemerintah pusat agar korban mendapat bantuan berupa santunan guna meringankan penderitaan keluarga yang di tinggalkan.
“Puji Tuhan permintaan ini telah mendapat persetujuan dan sesuai kesepakatan, sumbangan tersebut akan di serahkan langsung oleh LPSK kepada perwakilan keluarga. Selain itu BNPT juga telah tergerak untuk membantu keluarga korban, bersifat kerahiman ,” Terang bupati Verna GM Inkiriwang kepada media ini. Selasa, (17/5) 2021.
Terkait penanggulangan terorisme di Poso. Perempuan belum lama menjabat sebagai bupati ini, telah bertindak dengan melaporkan seluruh kejadian di desa Kalimago, kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus meminta agar mereka secara bersama – sama mencari solusi tentang keamanan di Sulawesi Tengah, yang telah menjadi korban pergerakan terorisme selama ini. Adapun kepada pemerintah pusat, bupati dan wakil bupati poso telah melakukan koordinasi melalui Menteri sekertaris Negara (Mensesneg), dan sekertaris kabinet kepresidenan.
Pemegang kursi nomor satu di kabupaten Poso ini berharap bahwa dengan langkah – langkah sudah di tempuh. Maka persoalan terorisme di poso akan mendapat tanggapan dan solusi dari Presiden Republik Indonesia
“ Pernyataan sikap pemerintah daerah, Saya sendiri dan wakil bupati yang sampaikan kepada Mensesneg, dan sekertaris kabinet presiden. Kita berharap dengan laporan kami sampaikan tersebut, bapak Presiden dapat memberikan tanggapan serta solusi penyelesaian terorisme di kabupaten poso. Kami juga terus berkoordinasi dengan jajaran aparat keamanan yang bertugas di daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tokoh perwakilan keagamaan, tokoh adat, perwakilan masyarakat, guna membahas langkah dan rancangan keputusan yang tepat. Untuk kemudian kesepakatan tersebut akan kami bawa kepada seluruh penanggungjawab utama keamanan negara, sesuai amanat Undang – Undang,” Ujar mantan DPR – RI ini menyampaikan harapan.* Fer
