Poso, 50detik.com–Bupati Poso Verna dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang duduk bersama Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) /Penyuluh Lapangan KB (PLKB) Kab. Poso dibawah tenda kegiatan Bunga Desa (Bupati berkantor di desa), Kamis (10/2/2022).
Bunda GenRe Kab. Poso tersebut mendengarkan curahan hati PKB/PLKB atas keadaan di lapangan. Mengawali sesi ini, Ketua IPeKB Poso Erwin Rumanjo
menyampaikan harapannya untuk Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub PPKBD dan kader KB yang banyak membantu pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (banggakencana). selama ini menurutnya belum semua desa menganggarkan honor kader kader ini. Ia berharap bupati dapat memperhatikan tenaga para kader ini untuk dapat diberikan honor berdasarkan SK, sehingga mereka akan mendapatkan gaji dari sumber yang sah.
“mohon ibu bupati untuk sumber dana kader. Selama ini menjadi kendala, belum semua desa ada honor kader” Ujarnya
Selain honor, PKB/PLKB juga menyuarakan harapannya agar mereka bersama kader difasilitasi pengadaan seragam untuk dipakai setiap berkegiatan. Harapannya Kader KB bisa seperti kader posyandu yang telah difasilitasi baik dari segi honor maupun seragam.
“Ada kegiatan dibeberapa tahun kemarin PPKBD dan Sub PPKBD selalu mengikuti tetapi tidak ada menggunakan seragam, kirannya mereka juga bisa disediakan seragam supaya keliatan bahwa kami petugas dilapangan ketika bertugas dilapangan ada juga mitra kerja” Ujarnya.
Mendengar aspirasi PKB/PLKB Bupati Poso mengatakan pihaknya akan mengakomodir kader KB yang belum mendapat honor ditahun depan, sebutnya saat ini seluruh desa telah selesai menyusun anggaran sehingga . Olehnya bersama dengan dinas terkait akan menselaraskannya ditahun depan.
“Perkiraan saya tahun ini sudah tidak bisa, karena sudah tersusun. 82 kepala desa baru kemarin sudah selesai plus yang lama tadi sudah diberlakukan” Ujarnya
“Kita koreksi, kita jahit pelan-pelan. Dari kabupaten akan mendorong dengan harapan ada pemerataan ada keadilan, ditahun berikut kita coba selaraskan” Sambungnya.
Masalah status tenaga kontrak juga sempat diutarakan, namun Bupati memberikan pemahaman bahwa saat ini perekrutan dan pengangkatan ASN baik CPNS maupun PPPK melalui prosedur yang telah diatur dalam undang-undang, ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi.
Diakhir pertemuan, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah Tenny C. Soriton, S.Sos., MM menghimbau kepada seluruh PKB/PLKB untuk terus mendukung program kerja Bupati hingga ke tingkat desa.
“Kita berharap dan ingin didukung, kita juga harus mendukung bupati” Tegas Tenny menutup pertemuan.
Sumber: humas bkkbn sulteng
