Jakarta,50detik.com- Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam laporannya menjelaskan, BKKBN akan memberikan perhatian yang lebih pada operasi akar rumput berbasiskan data teknis yang termutakhirkan dan dapat dipertanggungjawabkan. BKKBN pada tahun 2021 telah siap melaksanakan Pendataan Keluarga (PK) secara serentak di seluruh Indonesia.

menurutnya Produk data mikro akan dijadikan sebagai rujukan intervensi operasional di lapangan yang memberi keyakinan kepada kami bahwa program yang dirancang dapat ter deliver secara cepat dan tepat pada masyarakat yang membutuhkan.

Pada Rapat Terbatas (Ratas) Program Percepatan Penurunan Stunting tanggal 25 Januari 2021 seusai arahan dari Bapak Presiden RI, BKKBN mendapatkan mandat dan kepercayaan untuk menjadi Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan stunting.

“BKKBN siap untuk mengoordinasikan upaya percepatan penurunan stunting ini melalui kerjasama lintas Kementerian/Lembaga, lintas sektor serta lintas pemerintah Pusat dan Daerah (sampai dengan tingkat desa). BKKBN siap mengerahkan dukungan 13.734 tenaga PKB/PLKB dan 1 juta kader yang tersebar di seluruh desa. Mempertimbangkan dampak pandemi covid-19 serta pemenuhan target penurunan stunting menjadi 14% di tahun 2024,” Tambah dokter Hasto.

Menurut data hasil Sensus Penduduk (SP) Tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sampai dengan tahun 2020 sebanyak 270,2 juta jiwa. Sehingga total penduduk Indonesia telah bertambah sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP 2010, dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dalam dekade terakhir sebesar 1,25 %. Hal ini mengindikasikan bahwa melalui program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), LPP telah berhasil diperlambat bila dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang mencapai 1,49 % per tahun.

Tahun 2021 pemerintah telah menargetkan pencapaian sasaran strategis program Bangga Kencana yaitu:  menurunkan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) menjadi 2,24 per-WUS dan angka kelahiran remaja usia 15-19 tahu menjadi 24 kelahiran per 1000 WUS usia 15-19 tahun; Meningkatkan prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) menjadi sebesar 62,16 persen; Menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) menjadi 8,30 persen; Meningkatkan median usia kawain pertama perempuan menjadi 22 tahun dan meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga menjadi 55.

menurutnya, BKKBN telah melakukan beberapa perubahan yang telah dan sedang dilakukan, diantaranya : Pertama, Rebranding BKKBN yang telah menghasilkan 4 (empat) perubahan nilai organisasi sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu: Perubahan logo; Perubahan tagline dari ‘2 anak cukup’ menjadi ‘berencana itu keren’ dan ‘2 anak lebih sehat’; Perubahan aransemen mars dan jingle KB; Perubahan nama program dari Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga  (KKBPK) menjadi “Bangga Kencana’; Kedua, Perubahan konsep program Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas; Ketiga, Diversifikasi tugas tenaga PKB/PLKB dari hanya memberikan penyuluhan menjadi bertambah dengan juga bertanggung jawab dalam hal pendistribusian alat kontrasepsi pil dan kondom; Keempat, Peningkatan kualitas pelayanan KB melalui penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang dibutuhkan dan nyaman bagi akseptor.

“BKKBN telah merancang bangun inovasi percepatan melalui intervensi hulu yang bertujuan untuk mencegah terlahirnya bayi stunting serta telah menyusun 5 Strategi yaitu; 1) Mencegah kelahiran bayi berpotensi stunting, 2) Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), 3) Memperkuat basis data intervensi dan monitoring stunting, 4) Promosi dan Pelembagaan keterlibatan masyarakat, dan 5) Kemitraan penanganan stunting, ke-5 strategi ini didukung oleh 12 Kegiatan Prioritas,” ungkap Dokter Hasto.

Rakornas tahun ini mengangkat tema, “Meningkatkan Upaya dan Strategi dalam Rangka Percepatan Implementasi Program Bangga Kencana Melalui Lintas Sektor di Masa Pandemi Covid-19”. Pelaksanaan Rakornas tahun ini menggunakan metode hybrid meeting, yaitu mengkombinasikan online/virtual dengan offline, guna mendukung upaya pencegahan terjadinya penularan Covid-19. Adapun peserta Rakornas terdiri dari seluruh ASN BKKBN baik di pusat maupun di provinsi, termasuk para PKB/PLKB, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, organisasi profesi, mitra kerja internasional dan organisasi kemasyarakatan. (Humas/TSR)

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional