Palu, 50detik.com–Perlu satu pemahaman dan konsep keterpaduan program dalam penanganan stunting dan mewujudkan keluarga sejahtera di Sulawesi Tengah, untuk itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah Dra. Maria Ernawati, MM Kamis (22/7) melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulteng Drs. Ridwan Mumu, M.Si
–
Ditemui di ruang kerjanya, Ridwan Mumu mengaku dirinya juga ingin berkoordinasi dengan BKKBN terkait data profil aspek kesejahteraan keluarga, dimana pihaknya berkeinginan untuk memadukan data kemiskinan yang dimillikinya dengan data BKKBN untuk optimalisasi program kegiatannya di Sulteng sesuai arahan wakil Gubernur Sulteng “kami coba memadukan data kemiskinan yang ada sama BKKBN dengan data yang ada sama kami, dan hasilnya ini akan langsung kami laporkan ke pak Wagub” Ungkapnya.
–
Tidak sendirian, Erna yang juga didampingi Koordinator bidang Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Keluarga Ruwayah, SE., MM dan Koordinator bidang Advokasi, Penggerakkan dan Informasi Muh. Rosni, SE., M.Si menanggapi bahwa BKKBN siap untuk memfasilitasi Dinsos dalam menyediakan data yang diperlukan untuk disandingkan, apalagi jika data BKKBN by name by address setelah dipadukan dengan Dinsos dapat dijadikan parameter dalam melakukan pemetaan irisan dalam penanganan stunting berdasarkan penyebab yang melatarbelakanginya seperti kemiskinan dan pola asuh “Kita cari irisannya, mungkin kita prioritaskan kita punya segmen yang miskin digarap dengan apa, yang salah pola asuh harus digarap dengan apa” kata Erna
–
BKKBN dan Dinsos memiliki program yang sejalan khususnya dalam pemberdayaan masyarakat. Keselarasan program kerja kedua instansi ini dikatakan Erna kiranya dapat saling bersinergi yang tujuannya sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan taraf hidup, mengurangi angka kemiskinan melalui upaya peningkatan kualitas hidup keluarga.
–
BKKBN memiliki Kampung KB yang kriteria pembentukannya diantaranya yaitu Peserta Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I serta wilayah kawasan miskin dan hal ini diharapkan Erna bisa digarap bersama dengan Dinsos yang juga menyasar masyarakat miskin
–
“Kami ada 347 kampung KB tersebar di kab/kota, kampung KB di wilayah yang termarginalkan. Kalau misalkan semisal ada bantuan dari Dinsos, Insya Allah saya akan bantu berikan nama-namanya atau wilayah kampung KB kita bisa sinergikan” Ungkap Erna
–
Melanjutkan yang disampaikan Kaper Erna, Rosni mengatakan dari pemetaan yang dilakukan BKKBN Sulteng, didapati sebanyak 31 Kampung KB yang beririsan dengan stunting, dimana Kampung KB ini diharapkan dapat menjadi fokus wilayah yang dikeroyok dalam penanganan stunting bersama lintas sektor, “kita sandingkan dari dinas sosial dengan data kemiskinannya supaya kita lebih fokus memberikan dukungan terhadap keluarga-keluarga yang itu, supaya Nampak keroyokannya” Ujar Rosni
–
Sederet program Dinsos yang sejalan dan dapat dipadukan dengan dengan BKKBN dikatakan kadis Dinsos yaitu diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di 13 Kab/kota, Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) “program itu pasti beririsan dengan program ibu kampung keluarga berkualitas, tidak mungkin tidak beririsan” Ujar Ridwan Mumu
–
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program dan Evalusasi Dinas Sosial Sulawesi Tengah, Kiki Rezqi Ramdaniasari menambahkan dari anggaran APBD untuk penanganan stunting Dinsos memasukkan program KUBE dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif yang progres pelaksanaannya sampai saat ini masih dalam proses penyaluran “Kelompok Usaha bersama ini dalam bentuk usaha kelompok, kalau bantuan usaha ekonomi produktif itu adalah bantuan perorangan kepada kepala keluarga miskin, bantuan itu berupa stimulan untuk jenis usaha bagi kepala keluarga miskin yang sudah memiliki embrio usaha sederhana bukan orang yang baru mulai“ Ungkapnya
–
Ridwan Mumu berharap sinergi ini dapat segera langsung dilaksanakan tanpa harus menunda-nunda untuk memenuhi visi misi gubernur dan wakil gubernur bergerak cepat “kalau kita bekerja sendiri-sendiri tidak akan sanggup dengan biaya yang ada sekarang ini”Ujarnya
sumber: humas bkkbn sulteng
