rapat evaluasi pemprov sulteng. (foto: humas pemprov sulteng)

Laporan: Rahmat Pratama

Palu, 50detik.com— Pemerintah Provinsi Sulteng dalam menggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 dapat merealisasikan pemafaatannya senilai Rp 2,8 triliun lebih atau sekitar 72,46% dari Total APBD Rp 3,9 trilun lebih.

‘’Realisasi APBD Per 30 November 2018 adalah Sebesar Rp. 2.896.534.573.081 atau sebesar 72, 46% dari Total APBD Rp. 3.996.473.283.398,’’ ungkap Kepala Biro Adm Pembangunan dan SDA,  Sisliandy, SSTP, M,Si. selaku Sekretaris TEPRA dihadapan

Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M,Si. didampingi Setda Propinsi Drs. Moh. Hidayat Lamakarate, M.Si, dan Asisten II,III, pada rapat  evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun 2018, Periode, 30 November 2018, di Gedung Polibu  Kantor Gubernur Sulteng, Jumat, 28 Desember 2018.

Menurut Sisliandy, sesuai dengan laporan BPKAD bahwa realisasi anggaran sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 sudah mencapai Rp.3.432.871.677.847 atau sebesar 85,90% dari target 97%, demikian juga dapat disampaikan proyeksi Silva APBD Tahun Anggaran 2018 , berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BPKAD tanggal 24 Desember 2018, perkiraan realisasi APBD Provinsi Sulteng sampai dengan dengan 31 Desember 2018 adalah Sebesar Rp. 3.626.276.846.312 atau 90,74% dari total APBD Rp. 3.996.473.283.398 sehingga proyeksi silva Rp. 370.193.437.086. atau 9.26%, dan melihat beberapa pekerjaan fisik masih dalam proses pelaksanaan perkiraan realisasi ini masih akan bergerak sampai dengan 92% .

Sementara Gubernur Longki Djanggola, menilai, melihat deviasi target dan realisasi per 30 November 2018, hal tersebut bisa dipahami dengan kondisi dampak gempa bumi demikian juga proyeksi realisasi yang disampaikan BPKAD sampai dengan 31 Desember 2018 hanya bisa tercapai 90,74% atau sampai 92% .

‘’Ini juga kita pahami sebagai dampak dari Bencana yang menyebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilanjutkan dan juga ada kegiatan yang harus diluncurkan tahun 2019 disebabkan adanya kejadian luar biasa,’’ terang Longki.

Gubernur memberikan penegasan kepada OPD yang kegiatannya tidak ada berhubungan dengan bencana supaya tidak membuat-buat alasan yang menyebabkan kegiatannya dan anggarannya tidak terealisasi.

Dalam pertemuan itu, Gubernur juga mengharuskan seluruh perencanaan dan bangunan fisik harus tahan gempa walaupun konsekwensinya harganya agak mahal.

‘’Kedepan bangunan sekolah harus yang tahan gempa, demikian juga untuk perencanaan wilayah kedepan harus didiskusikan dengan baik dengan Kota Palu terutama rencana pembangunan pada bibir pantai, sehingga pembangunan yang dilakukan kedepan  harus sesuai dengan kondisi daerah kita yang memiliki potensi gempa bumi,’’ tandas Gubernur yang sudah menerima peta zona dampak gempa bumi.

Terkait dengan zona tersebut,  Gubernur telah menetapkan lokasi pembangunan hunian tetap pada lokasi Tondo, Talise,  Duyu dan Pombewe.

Sedang  dalam hal menyambut kegiatan perpisahan  tahun pemerintah Propinsi Sulteng akan melakukan Zikir Bersama untuk ASN yang beragama Islam dan untuk Agama Kristen dan agama sahabat lainnya agar melakukan ibadah di rumah ibadah masing masing.

 

 

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here