Palu, 50detik.com–Berdasarkan data yang bersumber dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), terdapat kenaikan angka stunting di tahun 2021-2022 pada tujuh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Ketujuh kabupaten tersebut adalah Buol, Donggala, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Toli-Toli, Palu, dan Morowali Utara.
Hal inilah yang mendorong Irmawati, SE, MM, Sekretaris Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah, Muh. Rosni, SE., M.Si selaku Ketua Tim Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk), serta Dr. Try Nur Ekawati Lukman, S.K.M, M.Si sebagai Koordinator Program Manager Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) melaksanakan rapat penanganan stunting di ruang kerja Ketua Tim Kerja Bidang Dalduk.
“tujuh kabupaten yang mengalami kenaikan barangkali proses penanganannya juga agak berbeda dengan yang turun, tidak bisa kita samakan, karena memang dari hasil juga kan berbeda”, ucap Irma membuka rapat yang dilaksanakan pada Kamis, 02/02/2023 di Ruang kerja Ketua Tim Kerja Bidang Pengendalian Penduduk.
Salah satu strategi penanganannya menurut Eka adalah dengan membuat pojok stunting di lokasi pelayanan KB.
“Apakah bisa ada saat pelayanan KB kita juga membuka satu sudut konseling untuk stunting? Ada pojok stuntingnya, jadi satgas yang ada di situ bisa jadi tempat konsultasi masyarakat sekalian juga dengan pelayanan KB”, jelas Eka.
“boleh, itu kalau memang memungkinkan, nanti diinfokan ke tim KB, setiap melakukan pelayanan KB itu ada konseling stunting. Jadi setiap pelayanan ada satgas juga di situ, supaya kalau ada yang tidak dipahami bisa langsung ditanyakan”, terang Irma mendukung gagasan tersebut.
Rapat ini juga membahas terkait realisasi Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di kabupaten, dimana menurut Irma, tujuh kabupaten tersebut adalah yang capaian realisasinya juga rendah. Untuk itu, Rosni menganggap bahwa satgas stunting dapat turut serta melakukan pendampingan realisasi BOKB.
“Salah satu yang teman-teman satgas nanti bisa lakukan pendampingan adalah mendorong realisasi dari BOKB ini. Nanti kita komunikasi dengan OPD KB, paling tidak selalu mengingatkan untuk kontrol anggaran” ujarnya.
Rencana ke depannya akan diadakan Sosialisasi dan Komunikasi Perubahan Perilaku terkait pilar kedua PPS kepada 40 orang terpilih yang terdiri atas Ketua Tim Pendamping Keluarga (TPK), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan dilanjutkan dengan virtual meeting untuk seluruh TPK yang ada di kabupaten/kota. (Humas BKKBN Sulteng)
