Awali Kerja 2019, Gubernur Sulteng Fokus Pemulihan Infrastruktur

Laporan: Rahmat Pratama

Palu, 50detik.com– Awali kerja di tahun 2019, Rabu, 2/1, Gubernur Sulteng, Drs H Longki Djanggola, MSi langsung mengundang Kepala Satgas Bidang Infrastruktur Kementerian PUPR Ari Sutiadi untuk membahas langkah strategis mengenai progress pemulihan.

Salah satu  yang dibahas  tentang desain tanggul penahan air di sepanjang bibir pantai Talise yang terdampak tsunami.

Pertemuan di ruang kerja gubernur pagi itu, turut dihadiri Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Dr. Ir. B. Elim Somba, M.Sc, Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Ir. Syaifullah Djafar, M.Si, Kadid Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ir. Imam Al Gazali, MT, Karo Humas dan Protokol Drs. Moh. Haris dan Sekretaris Dinas Cipta Karya.

Secara garis besar Kasatgas Ari menerangkan bahwa tanggul penahan yang dipersiapkan tersusun dari tumpukan material bebatuan yang ketinggiannya sama dengan muka air tertinggi saat pasang terjadi yaitu lebih kurang 3 meter. Selain itu pada tanggul juga dilapisi bahan biosintetik yang kedap air.

Tanggul tersebut bukan satu-satunya sebab satgas akan menyempurnakan dengan tanggul lanjutan, penahan tsunami bila desainnya telah disetujui sambil Ia menunjukkan peta pembangunan tanggul di hadapan gubernur.

Pada kesempatan yang sama, gubernur menanyakan ke kasatgas seputar progress pembangunan huntara (hunian sementara).

Ia laporkan bahwa dari total 636 unit untuk Kota Palu, sudah berhasil diselesaikan sebanyak 110 unit dan sudah ada yang ditempati, misalnya di Silae sebanyak 10 unit atau setara dengan 120 bilik.

Beberapa huntara lain sudah selesai tapi masih belum memiliki listrik contohnya di Gawalise. Adapun masalah lain yaitu lingkungan sekitar huntara yang berdebu dan bisa mengganggu sanitasi.

“Diisi dulu supaya Kita tahu kekurangannya,” kata kasatgas Ari menginginkan agar huntara yang sudah siap segera diisi warga baru dievaluasi kemudian.

Olehnya ia mengajak gubernur untuk meninjau huntara Gawalise yang menurut Ia layak dijadikan standar minimum pembangunan huntara oleh pihak-pihak lain yang berinisiatif membantu.

Terkait masalah huntap (hunian tetap), Gubernur Longki menginformasikan Ia sudah menandatangani SK penetapan lokasi huntap sesuai dengan apa yang disodorkan baik oleh Pemkot Palu maupun Pemkab Sigi dan Donggala serta disetujui Bappenas.

Menyangkut dengan status lahan dan luasannya, gubernur yakinkan ke kasatgas bahwa sudah mendapat lampu hijau dari kementerian agraria alias tidak ada masalah untuk segera dibangun mulai Maret mendatang.

Gubernur juga tegas menyatakan bahwa model huntap nanti mesti dirancang sesuai standar minimum bangunan tahan gempa.

Selain rumah hunian, gubernur juga meminta supaya bangunan sekolah, rumah sakit dan puskesmas mendapat prioritas untuk diperkuat supaya tidak mudah rubuh.

Atas hal itu, Kasatgas Ari melaporkan bahwa RS Undata dan RS Anutapura akan dijadikan pilot project bangunan tahan gempa yang diadopsi dari Jepang bahkan 2 rumah sakit lain yaitu RS Madani dan RS Torabelo di Sigi juga sudah memohon yang serupa.
Sumber: Humasprov Sulteng

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *