Jakarta,50detik.com— Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI) menggelar audiensi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Selasa, (13/1/ 2026).
Dalam forum tersebut, bersama Wakil Ketua DPRD Pasangkayu, Putu Purjaya. Muhammad Dasri, menyampaikan pandangan terkait ketimpangan dana bagi hasil (DBH), meski Pasangkayu merupakan salah satu daerah penyumbang devisa terbesar di Sulawesi Barat dari sektor kelapa sawit.
Politisi Nasdem, Dasri mengungkapkan, DBH yang diterima Pasangkayu hanya sekitar Rp 2,3 miliar, sementara APBD daerah mencapai Rp 687 miliar. Menurutnya, angka tersebut tidak sebanding dengan kontribusi daerah penghasil dan perlu dikaji ulang melalui riset kebijakan.
Selain itu, DPRD Pasangkayu juga menyoroti sentralisasi perizinan ke pemerintah pusat, termasuk pengelolaan pelabuhan dan pengawasan, yang dinilai seharusnya dapat dikelola oleh daerah. Akibatnya sangat sulit menghadirkan para investor.
Audiensi ADKASI–Bappenas ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pusat dan daerah serta mendorong kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan bagi daerah penghasil.(*)
