Hujan deras tak menghalangi para penyelenggara pemilu untuk lakukan relax meeting di salah satu pusat kuliner di kota Padang. Ada anggota DKPP, KPU, BAWASLU juga Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat duduk berbincang sambil memesan masing masing Es Durian Ganti Nan Lamo dan tentunya tak terlewat Sate Padang nan gurih dihidangkan. Dapat dipastikan sajian itu mengoptimalkan bekerjanya cortex mengalahkan penetrasi lmbiks para petinggi dalam pencapaian tujuan pertemuan.
Ini adalah sebuah bentuk komunikasi penting untuk mencairkan ketegangan dalam hubungan kelembagaan para penyelenggara yang pada banyak kesempatan terkadang berselisih paham. Bahkan faktanya DKPP kini banyak lakukan gelar persidangan etik di banyak tempat. Tentu ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Bukankah keanggotaan mereka telah melalui sebuah proses panjang dan seleksi ketat hingga saat pengucapan sumpah dan janji jabatan. Sikap tindak melawan hukum tentunya tidak akan terjadi jika melihat semua itu. Ada sesuatu yang salah?
Dalam banyak catatan, sikap tindak administrasi negara cenderung lakukan perilaku menyimpang yang sering di maknai dengan perbuatan maladministrasi. Sebuah kejahatan di ranah Administrasi Negara. Perilaku yang melabrak asas asas pemerintahan yang baik. Apa upaya pencegahan bagi para penyelenggara pemilu tersebut?
Belajar dari pengalaman di Sulawesi Tengah, beberapa KPU dan BAWASLU di kabupaten kota disupervisi oleh Ombudsman untuk lakukan pemenuhan 14 Standard Pelayanan Publik berdasarkan UU.No.25 Tahu 2009 Tentang Pelayanan Publik. Paling tidak selain mreka bisa memberikan pelayanan maksimal, para penyelenggara meminimalkan perkara gugat menggugat di DKPP. Seperti itulah Standard Pelayanan Publik sekaligus memberikan perlindungan hukum yang maksimal utamanya bila para penyelenggara sering memainkan instrumen diskresi dalam pelayanan yang diberikan.
Haripun condong mendekati adzan Maghrib. Hujanpun telah berhenti. Para tokoh yang hadir mengakhiri diskusi singkat. Ritual foto bersamapun dimulai. Pada sesi inilah, gong relax komunikasi sesungguhnya baru dimulai. Ayo bang, kita berkolaborasi. Banyak hal bisa dilakukan bersama. Untuk Sumbar yang lebih baik tentu KPU, BAWASLU dan Ombudsman harus bisa bekerja sama. ” bu Kaper, komunikasi ini ditindaklanjuti ya” harap Sofyan Farid Lembah mengakhiri sesi foto bersama.
Dalam meta komunikasi terlihat ke tiga lembaga ini telah mencium aroma merah putih yang diemban mengingat di tangan merekalah para wakil rakyat dan para pemimpin daerah di Sumater Barat dilahirkan. Saya yakin ada tindak lanjut. Terlebih relax comunication disaksikan langsung oleh Sekretaris Wilayah PERTI Sumatera Barat, Al Mukaram Dr. FAHMI yangmempunyai visi ke depan bukan hanya Sumatera Barat melainkan juga kehiduoan ketatanegaraan Republik Indonesia yang beliau cintai.
Kota Padang, 8 Agustus 2023
H.SOFYAN FARID LEMBAH
Social Worker.
