POSO . 50detik. com –   Bupati   dokter  Verna Gladys Merry. Inkiriwang bersama  wakilnya,  M. Yasin Mangun. S. Sos. Telah  menggelontorkan  sejumlah program  Visi – Misi    kemudian  di rangkum  dalam  Tujuh pilar  rancangan  pembangunan, menuju  Kabupaten  Poso  yang  Maju, sejahtera,   tangguh dan terdepan di Sulawesi-Tengah sampai  Tahun 2025.

Salah  satu  dari Tujuh Pilar  di maksud,  adalah program   Membangun Desa. Adapun rancangan  tersebut sudah masuk  dalam  Rencana  Strategi (Renstra)  pemerintah  daerah  Tahun ini, dan dapat di realisasikan pada  penggunaan  Anggaran Pendapatan Belanja  Daerah  (APBD)  Tahun 2022.

Mempersiapkan  rancangan  sekaligus  kegiatan  bertujuan  untuk  menciptakan perimbangan  capaian pembangunan  antara  desa dan kota  tersebut,  sejumlah  Stakeholder ( pemangku  kepentingan) mencoba  memberi pendapat tentang strategi pelaksanaan  agar  berdampak  lebih cepat  kepada  masyarakat  khususnya  yang berdomisili  di pedesaan.

Alfret Suangga. ST. M, Si.

 

“Rancangan  ini menurut saya, bertujuan sangat baik  jika  kita  melihat data  kependudukan bahwa   sebagian masyarakat  kabupaten Poso, bertempat tinggal di desa, dan berprofesi  sebagai petani. Masyarakat   petani tersebut  merupakan asset besar  yang  perlu di dorong  pekerjaanya  dengan  intervensi  pemerintah  berupa  pemberian fasilitas  memadai  untuk  infrastruktur   jalan  kantong produksi yang  baru. Setelah itu, baru  di bantu  dengan  pengadaan fasilitas  berkaitan langsung dengan pengembangan Intensifikasi dan ekstensifikasi bidang pertanian,” ujar Alfret Suangga. Kepada  media ini.  Jumat, (7/5)

Untuk  pelaksanaan  kegiatan tersebut kata Alfred (sapaanya) tidaklah mudah.  Di sebabkan,  hampir semua  daerah  mengalami refocusing atau  pengurangan  anggaran  akibat  pengalihan pada pembiayaan  penanggulangan covid 19  (Corona)  oleh pemerintah pusat. Dia   berpendapat bahwa keadaan yang demikian  menjadi persoalan  tersendiri  bagi  daerah  yang masih menggantungkan  hidup dari  bantuan  pusat.

“Kabupaten Poso tergolong  daerah masih  berharap dari bantuan  pusat. Kondisi  demikian  sangat di butuhkan  strategi  khusus agar  APBD kita  dapat   mendanai seluruh  kepentingan secara efisien, efektif, tetapi berdampak  luas.” Katanya.

“ Saya contohkan pembukaan  jalan kantong produksi misalnya. Kalau  Kita  berpikir ruas jalan tersebut  langsung  permanen, sudah pasti akan menyerap anggaran besar, dan akhirnya  akses jalan lain pasti  akan terbengkalai  bahkan  tertunda  sampai akhir masa kerja bupati. Resiko lainya,  jalan tani bakal  di lalui, pasti  tidak akan mampu  bertahan  dari kerusakan setelah di lalui  alat – alat berat karena  dasar tanahnya masih labih khusus rawa  atau lahan gambut.” Urai Alfret

“ Tetapi kalau  dikerjakan  dengan cara bertahap dimana tahap awal hanya proses penghamparan  dan pemadatan. Secara otomatis biayanya kecil, kemudian  saving   anggaran  dapat di gunakan   untuk akses yang lain. Terkait perencanaan untuk tindakan permanen, kita  menunggu  sampai kondisi tanahnya benar – benar sudah stabil baru di kerjakan lagi   agar akses jalan tersebut dapat di gunakan masyarakat berjangka panjang,” sebut Alfred lagi

Lulusan  Tehnik Sipil  sekaligus  Magister  sains  tersebut  mengatakan bahwa  dalam perencanaan di perlukan juga  kolaborasi dan  sinergisitas dari  dua  Dinas berbeda agar keputusanya tepat sasaran dan berdampak secara  ekonomi.

“Dua  organisasi pemerintah daerah (OPD) yang saya maksud yaitu   Dinas PUPR, dan Dinas Pertanian. Konsepnya adalah  Sebelum  dinas PUPR  melakukan atau  menetapkan  lokasi kegiatan.  Yang di perlukan  awal adalah data  dari Dinas  Pertanian terkait perhitungan   potensi  seperti luas  sawah atau  kebun yang akan di beri akses jalan baru.

“ Alternatif  kedua,  Dinas pertanian dapat  membeli alat sendiri, guna fasilitas  pebukaan jalan baru  bagi petani. Jika hal tersebut terjadi, maka tahun kedua sudah  pasti  mereka  kurang membeli  minyak dan mobilisasi alat dengan rincian  pembiayaan sangat murah,” imbuhnya.

Di ketahui, Alfred Suangga adalah  salah  satu pejabat kabupaten Poso  yang  mengembangkan kariernya  tidak kurang dari  14  tahun  membangun profesi  pada  dinas PUPR  semasa  Ir. T. Samsuri sebagai kepala dinas. Dan  setelah itu, kariernya  masih berlanjut sampai sekarang  di percaya  sebagai kepala  dinas perumahan  kabupaten Poso.  Pada masa  pemerintahan  Drs. Piet Inkriwang. MM (Almarhum).  Alfred bersama atasanya T. Samsuri.  Adalah sosok  yang  telah  mengambil peran  guna  mengatasi  berbagai persoalan daerah  yang penuh  dinamika ketika itu.  Dan hasilnya,  mereka telah mampu  mengsukseskan pemerintahan  bahkan mengantarkan  Almarhum Piet Inkiriwang  berpasangan dengan T. Samsuri sebagai wakil pada periode kedua.***

Penulis : Ferdinand Puahadi