Jakarta, (29/7), 50detik.com–– Satu tahun setelah pandemi Covid melanda negeri kita, pemerintah terus berupaya melaksanakan program vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu upaya penurunan laju kasus Covid-19 di Indonesia. Respons masyarakat Indonesia terhadap program vaksinasi pemerintah serta pelaksanaannya cenderung positif dan antusias. Namun, harus diakui jumlah dan sebaran vaksinator juga menjadi kunci kecepatan vaksinasi.
“Tenaga dan logistik adalah dua hal yang harus kita perhatikan untuk memperlancar proses vaksinasi. Setelah mengikuti pelatihan, maka peserta yang terdiri dari para bidan termasuk bidan praktek mandiri ini akan mendapatkan keterampilan dan mampu melakukan pelayanan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan protokol,” ujar Oos Fatimah Rosyati, M.Kes, Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI, dalam pembukaan Workshop Vaksinator Covid-19 Bagi Bidan Praktek Mandiri, Kamis (29/7).
Hingga saat ini, Kemenkes melalui Balai Pelatihan juga telah melatih sekitar 87.182 vaksinator covid di tingkat Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik Fasyankes. Namun demikian Kemenkes masih merasa perlu memperluas dan menambah tenaga dalam memenuhi kebutuhan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di seluruh Wilayah.
Jumlah Bidan yang besar dan tersebar di desa-desa serta kedekatannya dengan masyarakat dan sudah mempunyai pengalaman di fasilitas kesehatan lainnya menjadi potensi besar untuk turut serta penanganan pandemi Covid-19 ini yang dapat dilibatkan untuk melakukan vaksinasi keluarga.
“Sesuai dengan arahan Presiden, untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang terkait keluarga, anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui di seluruh wilayah, kita libatkan juga Ibu-Ibu Bidan yang memang sudah bermitra sangat erat dengan BKKBN dan sudah mempunyai pengalaman di Fasilitas kesehatan lainnya untuk menjadi vaksinator vaksin Covid-19 berbasis keluarga,” ujar Dr. (H.C). dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K), Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Vaksin Covid-19 berbasis keluarga ini diharapkan dapat memutus penyebaran covid-19 kluster keluarga. Dengan vaksin berbasis keluarga, lebih mudah untuk mengetahui siapa yang sudah di vaksin atau yang belum sehingga diharapkan _Herd Immunity_ ditingkat keluarga bisa segera terbentuk. Selain itu secara pencatatan administrasi pun vaksin keluarga diharapkan dapat tercatat dengan baik sehingga di tingkat desa atau kelurahan dapat mengetahui berapa KK yang sudah divaksin atau yang belum.
BKKBN melalui Kementerian Kesehatan akan diberikan kewenangan alokasi vaksin dan kemudian akan dialokasikan vaksin untuk keluarga. Secara simbolis pelaksanaan vaksin keluarga sudah dilakukan di Karawang, Selasa 27 Juli 2021, namun teknis pelaksanaannya masih menunggu Peraturan Menteri Kesehatan yang baru, dimana isinya mengatur atau mengizinkan vaksinasi dilakukan oleh praktik bidan mandiri.
Sambil menunggu Permenkes tersebut, maka BKKBN dan Kementerian Kesehatan melalui Badan PPSDM Kesehatan, Puslat SDM Kesehatan serta UPT Balai Pelatihan berupaya meningkatkan kompetensi bidan terkait dalam hal vaksinator serta sertifikasi bagi para Bidan Praktik Mandiri untuk dapat melakukan vaksinasi.
Workshop Vaksinator Covid-19 Bagi Bidan Praktek Mandiri ini dilakukan secara virtual dari tanggal 27 Juli sampai dengan 4 Agustus 2021 secara virtual dengan peserta 50.000 Bidan termasuk Bidan Praktek Mandiri yang dilaksanakan bersama 15 institusi secara simultan. Dengan harapan 50.000 Bidan peserta workshop ini dapat segera berperan aktif menjadi vaksinator handal. Selain itu diharapkan juga dapat membantu percepatan pelaksanaan pemberian vaksinasi. (HUMAS/A)
SUMBER: Biro Umum dan Humas
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
