Pasangkayu,50detik.com- Demi Menghindari permasalahan agraria, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu bersama Badan Intelijen Negara Daerah (BInda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat bersama guna identifikasi permasalahan perkebunan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Pasangkayu.
Rapat itu, berlangsung di kantor bupati, Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Selasa (16/12/2025). Dipimpin Bupati Pasangkayu, Yaumil Ambo Djiwa dihadiri Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Sulbar Romi Setiawan serta rombongan.
Selain itu hadir pula, Asisten I Pemkab Pasangkayu Badaruddin, Kepala Dinas (Kadis) Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Sumarlin, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Abidin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa I Nyoman Suandi, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Mulyadi, Camat Tilke Raya Mus Muliadi, Kepala Desa (Kades) Jengeng Abd Rahim, Kades Lariang Firman serta tamu undangan lainnya.
Bupati Yaumil Ambo Djiwa membuka rapat tersebut dan mengucapkan selamat datang kepada Kabinda Provinsi Sulbar bersama rombongan telah hadir pada rapat identifikasi terkait lahan disalah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Menurutnya, adanya informasi bahwa permasalahan lahan perkebunan antara masyarakat dengan pihak perusahaan perlu kita luruskan.
“Untuk itu kita duduk bersama dan mendengarkan penyampaian dari Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Camat, Kades Jengeng dan Lariang serta pihak yang mengetahui permasalahan ini,” kata Yaumil.
Sementara Kabinda Sulbar, Romi Setiawan, menyampaikan terima kasih telah menyambut kami dengan baik. Dan tugas kami adalah berinteraksi dengan instansi untuk menjaga stabilitas dan keamanan daerah.
“Potensi yang menimbulkan masalah harus kita cegah, seperti saat ini yang dipermasalahkan adalah sengketa lahan.,” paparnya.
Dari laporan yang masuk, kata Romi, kami harus bergerak cepat untuk menjaga keamanan dan ketertiban sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011, mengatur fungsi, tugas, peran intelijen dalam keamanan nasional, termasuk penyadapan dan pengumpulan informasi untuk pencegahan ancaman.
“Untuk itu, diharapkan potensi-potensi terkait permasalahan di daerah haruslah kita mencari titik temu agar keamanan daerah kita tetap aman,” imbuhnya. (*)
