Laporan : Ferdinand Puahadi
50detik.com – Drs. H. Anwar Hafid. M,Si. Anggota DPR – MPR (RI) dari Partai Demokrat, Dapil Sulawesi Tengah (Sulteng). Baru saja melakukan kunjungan silaturahmi kepada jajaran pengurus Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) Tentena.
Di tempat ini, Anwar Hafid dan rombongan, di terima langsung ketua umum (ketum) Sinode, Pendeta (Pdt) Jadarano Tasiabe, dan pengurus tinggi lainya. Adapun yang mewakili pemerintah, adalah PLT. Sekertaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Frits Sam Purnama Kandori, SH,MH.
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua Jam ini, banyak membahas peran lembaga keagamaan dan bagaimana pemerintah menyikapinya. Setelah mendengar berbagai saran dan masukan. Perwakilan suara rakyat ini berjanji akan menindaklanjutinya dengan menyampaikan beberapa pokok persoalan baik kepada bupati maupun gubernur Sulteng.
“Kebetulan untuk bupati Poso, maupun gubernur Sulteng, saya punya hubungan baik. Beberapa masukan di sampaikan tadi, saya akan berusaha memperjuangkanya,” Kata Anwar Hafid di hadapan Sinode.
Ia juga menyikapi sebaran pelayanan GKST yang tidak bisa lagi di kategorikan hanya wilayah Tentena dan sekitarnya. Pertimbangan tersebut penting karena berpengaruh pada penentuan kepada siapa seharusnya Sinode bermohon ketika membutuhkan bantuan pemerintah,.
“Saya melihat wilayah kerja Sinode GKST saat ini sudah kategori lintas daerah. Selama ini mungkin orang berpikir hanya di Tentena. Padahal lembaga ini ada juga gerejanya di Mangkutana dan beberapa daerah lain, yang sudah masuk wilayah Sulawesi Selatan. Jika indikator tersebut kita gunakan, berarti tanggungjawab kewenanganya seharusnya di tangan pemerintah Provinsi,” Jelasnya.
Politisi dari Partai Demokrat itu sangat terkejut mendengar penjelasan Pendeta (Pdt) Jadarano Tasiabe sebagai ketua umum (ketum) Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST). Yang menyampaikan bahwa ada 750 guru honor yang di biayai Sinode, sementara anggaran di miliki begitu terbatas.
” Kalau kita bicara Sulteng, maka ada dua lembaga yang memiliki pengikut besar yakni Alkhaerat dan Sinode GKST, baru menyusul lembaga lainya. Jika organisasi sebesar ini hanya di tangani kabupaten yaa sudah pasti daerah tidak akan mampu menanggulangi kebutuhanya,” Tanggap mantan Bupati Kabupaten Morowali itu.
Menurut legislator yang getol menyuarakan harapan rakyat ini. Menyangkut keberadaan lembaga keagamaan. Tidak bisa di pungkiri bahwa andil dan partisipasinya membangun daerah sudah cukup besar hampir di berbagai bidang kemasyarakatan,
“Kita sebut saja bidang pendidikan sebagai contoh. kalau tidak ada inisiatif dari lembaga keagamaan membangun infrastruktur sekolah. Kira-kira berapa anggaran harus di siapkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan seperti itu. Dengan kontribusi demikian, maka di butuhkan kejelian semua pihak untuk membaca potensi tersebut dengan cara saling menopang agar tercapai sasaran yang di harapkan. Organisasi keagamaan adalah pilar pembangunan dan harus mendapat perhatian serius dari pemegang kewenangan,” Ujarnya.
